Anggota DPRD Surakarta Minta Aturan Magang Solo Safari Diklarifikasi

RRI.CO.ID, Surakarta - Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta meminta kejelasan mengenai ketentuan internal Solo Safari setelah muncul aduan dugaan larangan mengenakan jilbab dalam proses wawancara peserta MagangHub. Fraksi PKS menyatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan membawa pembahasannya melalui komisi terkait di DPRD.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surakarta Sugeng Riyanto mengatakan, sidak dilakukan untuk memastikan informasi yang diterima dari masyarakat. Menurutnya, program MagangHub merupakan program pemerintah yang memberikan kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pengalaman kerja.

“Kami mendapatkan laporan itu, kami datang ke sini untuk klarifikasi, benar enggak ada regulasi semacam itu,” kata Sugeng.

Sugeng mengatakan, dari komunikasi awal dengan manajemen Solo Safari, pihaknya mendapat informasi bahwa tidak terdapat karyawati yang mengenakan jilbab di lingkungan Solo Safari. Namun, menurutnya, pihaknya masih perlu mendapatkan penjelasan mengenai dasar atau bentuk aturan yang disebut berkaitan dengan kondisi tersebut.

“Terkonfirmasi dari pihak manajemen, sudah koordinasi dengan bagian HRD, bahwa memang secara manajemen Taman Safari tidak ada satu pun karyawatinya yang mengenakan hijab,” ujarnya.

Sugeng menyebut Fraksi PKS akan membawa persoalan tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan ketentuan terkait proses rekrutmen dan perlakuan terhadap calon pekerja. Fraksi PKS juga berencana meneruskan pembahasan melalui Komisi II DPRD Kota Surakarta.

“Kami akan sampaikan ke Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Solo tidak boleh ada perlakuan semacam itu,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Solo Safari Miyana Haritna menyatakan tidak ada ketentuan perusahaan yang melarang karyawan mengenakan atribut keagamaan, termasuk hijab. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila komunikasi dengan calon peserta MagangHub sebelumnya menimbulkan ketidaknyamanan.

“Kami dapat tegaskan di Solo Safari tidak memiliki ketentuan yang melarang karyawan untuk tidak menggunakan atribut keagamaan, termasuk hijab,” kata Miyana.

Miyana mengatakan manajemen masih melakukan pengecekan internal untuk mengetahui posisi yang dilamar peserta serta proses komunikasi yang berlangsung saat wawancara. Manajemen Solo Safari juga membuka ruang dialog dengan calon peserta untuk meluruskan informasi tersebut.

Sugeng mengatakan Fraksi PKS tetap akan mendorong adanya kejelasan mengenai persoalan tersebut. DPRD ingin memastikan ketentuan yang diterapkan dalam proses rekrutmen maupun program magang dapat dipahami secara jelas oleh peserta.