Pemkot Solo Hapus PLDPI, Kelangsungan Layanan Terapi ABK Menggantung

RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta resmi menghapus kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI).

Kebijakan tersebut tertuang secara resmi dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 39 Tahun 2025 dan efektif diberlakukan per 1 Oktober 2026.

Selama beroperasi, institusi tersebut menjadi wadah pelayanan utama bagi ratusan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Solo.

PLDPI memfasilitasi berbagai akses esensial mulai dari terapi tumbuh kembang, asesmen psikologi, konsultasi keluarga, hingga rujukan penempatan sekolah tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Kepala UPTD PLDPI Kota Surakarta, Siwi Purno, membenarkan pelaksanaan pembubaran struktur kelembagaan tersebut bertepatan dengan penetapan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Menurutnya, seluruh fungsi operasional UPTD secara bertahap ditarik dan dialihkan ke bawah naungan Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Imbas langsung dari penghapusan ini adalah pemisahan kewenangan antara layanan pendidikan dan medis.

Layanan medis seperti terapi wicara, terapi okupasi, dan fisioterapi nantinya bakal dialihkan sepenuhnya ke fasilitas rumah sakit, sementara eks-PLDPI hanya memfokuskan diri pada kelas perilaku, kelas adaptif, serta kelas transisi.

"Kalau beralih ke rumah sakit, masyarakat akan terbentur aturan BPJS yang membatasi usia maksimal tujuh tahun. Lebih dari itu harus lewat jalur umum. Ini menjadi kendala besar di lapangan, mengingat segmen kami adalah warga menengah ke bawah," ujar Siwi, Selasa, 15 September 2026.

Kendala penyesuaian anggaran juga memaksa PLDPI menghentikan sejumlah program penunjang sejak awal September 2026.

Kegiatan penunjang yang terdampak antara lain kelas parenting untuk edukasi orang tua, outing class, hingga kelas vokasi keterampilan yang sangat berguna bagi kemandirian anak-anak disabilitas.

"Karena penyesuaian anggaran tersebut, sejak awal September ini kegiatan pendukung seperti kelas parenting, outing class, dan vokasi terpaksa kami hentikan sementara. Kami sangat berharap segera ada skema terbaik dari Pemkot agar pelayanan esensial anak-anak ini tidak terputus," kata Siwi memungkasi harapannya. (Dania)