Menuju MPP 4.0, MPP Jenderal Sudirman Didorong Jadi Layanan Terintegrasi Warga

RRI.CO.ID, Surakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Budi Murtono mendorong transformasi Mall Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman menuju MPP 4.0 dengan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga atau citizen-centric. Perubahan tersebut juga diarahkan untuk membangun pemerintahan yang lebih proaktif dalam memahami dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.

Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 MPP Jenderal Sudirman Kota Surakarta, Selasa 1 September 2026. Menurutnya, pemerintah tidak lagi semata-mata meminta masyarakat mengikuti prosedur birokrasi, tetapi harus merancang pelayanan berdasarkan kebutuhan warga.

Salah satu konsep yang didorong adalah one citizen, one service journey. Melalui konsep tersebut, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan satu urusan tanpa harus berulang kali mengisi data yang sama, berpindah meja, atau mendatangi banyak kantor.

“Birokrasi yang harus memahami kebutuhan masyarakat,” kata Budi.

Ia mencontohkan masyarakat yang ingin membuka usaha dan membutuhkan sejumlah layanan dari berbagai instansi. Dalam sistem pelayanan yang ideal, MPP diharapkan mampu menghubungkan kebutuhan legalitas, perizinan, perpajakan, jaminan sosial, pembiayaan, hingga pendampingan usaha dalam satu perjalanan pelayanan.

Selain integrasi layanan, Budi menilai perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuka peluang bagi pemerintah untuk membangun sistem pelayanan yang lebih cerdas. Pemerintah ke depan, menurutnya, tidak cukup hanya menunggu masyarakat datang membawa persoalan.

Sistem pelayanan diharapkan mampu memahami kebutuhan warga, memberikan informasi yang relevan, serta mengingatkan masyarakat sebelum mengalami keterlambatan atau kesulitan. Pendekatan tersebut disebut sebagai proactive government atau pemerintahan yang hadir sebelum masyarakat mengalami persoalan.

“Pemerintah yang mengingatkan sebelum masyarakat terlambat, pemerintah yang menawarkan solusi sebelum masyarakat harus mencari-cari penyelesaian masalahnya,” ujar Budi.

Ia mencontohkan masih adanya kebutuhan warga yang mengharuskan masyarakat berpindah ke sejumlah instansi untuk menyelesaikan satu persoalan administratif. Kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya penguatan integrasi pelayanan publik.

“Ketika masyarakat mengurus satu urusannya, dia harus masih berputar-putar di banyak tempat. Saya sangat membayangkan apabila MPP kita ini punya tempat yang representatif, seharusnya itu tidak terjadi,” ucapnya.

Budi mengajak seluruh instansi yang tergabung dalam MPP Jenderal Sudirman untuk mengubah paradigma pelayanan dari government-centric menuju citizen-centric. Pelayanan juga perlu bergerak dari pola menunggu menjadi proaktif, dari sekadar digitalisasi menuju sistem yang lebih cerdas, serta dari penyelesaian administrasi menjadi penyelesaian persoalan masyarakat.

Ia optimistis MPP Jenderal Sudirman dapat menjadi contoh birokrasi modern yang lebih sederhana dan terintegrasi. Transformasi tersebut diharapkan memperkuat kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan warga. (Reza)