Sekda Solo Dorong MPP Jenderal Sudirman Jadi Pusat Solusi Masyarakat

RRI.CO.ID, Surakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta, Budi Murtono mendorong Mall Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman bertransformasi menjadi Government Service Hub atau pusat solusi masyarakat. Transformasi tersebut diharapkan membuat MPP tidak sekadar menjadi tempat berkumpulnya berbagai layanan, tetapi mampu menyelesaikan kebutuhan warga secara mudah, cepat, pasti, ramah, dan tuntas.

Hal itu disampaikan Budi saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 MPP Jenderal Sudirman Kota Surakarta, Selasa 1 September 2026. Momentum enam tahun penyelenggaraan MPP, menurutnya, harus menjadi ruang evaluasi sekaligus titik awal peningkatan kualitas pelayanan publik.

Budi menilai keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari jumlah gerai, layanan, aplikasi, maupun banyaknya masyarakat yang telah dilayani. Pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan pemerintah menjadi ukuran yang lebih penting dalam menilai kualitas pelayanan.

“MPP tidak boleh berhenti sebagai tempat berkumpulnya berbagai jenis pelayanan, tetapi harus berkembang menjadi Government Service Hub, pusat solusi masyarakat,” kata Budi.

Ia mengatakan masyarakat pada akhirnya akan mengingat bagaimana pemerintah hadir ketika mereka membutuhkan pelayanan. Karena itu, setiap inovasi pelayanan harus bermuara pada kemudahan dan kemampuan pemerintah dalam membantu menyelesaikan persoalan warga.

“Pada akhirnya masyarakat mungkin tidak akan mengingat berapa banyak loket yang kita miliki, berapa banyak aplikasi yang kita buat, atau berapa banyak inovasi yang kita launching. Tetapi masyarakat akan mengingat satu hal, ketika mereka membutuhkan pemerintah, apakah pemerintah hadir untuk membantu mereka atau tidak?” ujarnya.

Budi mencontohkan warga yang ingin membuka usaha dan membutuhkan berbagai layanan, mulai dari legalitas hingga pembiayaan. Menurutnya, masyarakat seharusnya tidak perlu mencari sendiri instansi yang harus didatangi untuk menyelesaikan kebutuhan tersebut.

Kebutuhan masyarakat yang melibatkan sejumlah instansi perlu dihubungkan dalam satu perjalanan pelayanan yang lebih terintegrasi. Konsep tersebut juga dapat diterapkan untuk urusan administrasi kependudukan, kesehatan, perlindungan sosial, maupun layanan publik lainnya.

“Jadi masyarakat datang bukan hanya untuk mendapatkan nomor antrean, tetapi datang untuk mendapatkan solusi,” ucapnya.

Ia berharap seluruh instansi yang tergabung dalam MPP Jenderal Sudirman dapat memperkuat integrasi layanan pada tahun-tahun mendatang. Dengan dukungan berbagai pihak, MPP diharapkan berkembang dari sekadar pusat pelayanan menjadi pusat penyelesaian persoalan masyarakat. (Reza)