RRI.CO.ID, Sragen - Kebijakan Work From Home (WFH) yang akan dijalankan Pemerintah Daerah guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan tajam dari jajaran legislatif Kabupaten Sragen. Meskipun memahami urgensi efisiensi, para wakil rakyat menegaskan bahwa inovasi kerja tersebut tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketua DPRD Sragen, Suparno, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti surat edaran dari pemerintah pusat maupun kementerian terkait penyesuaian sistem kerja. Namun, politikus PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa realitas di daerah seringkali menuntut kehadiran fisik.

"Kadang-kadang yang repot itu masyarakat tidak bisa dilayani hanya melalui media. Semuanya harus ketemu langsung. Di legislatif pun mayoritas audiensi dilakukan secara tatap muka karena ada hal-hal teknis yang harus dibicarakan langsung," ujar Suparno, Jumat 3 April.

Ia menekankan bahwa WFH jangan sampai dijadikan alasan untuk mengurangi asas kemanfaatan pelayanan. Sebaliknya, digitalisasi pelayanan harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif agar masyarakat tidak kebingungan.

"Jangan sampai pelayanan ke masyarakat dikurangi, justru harus ditambah agar maksimal. Jangan hanya beralasan 'sudah dikirim via web', pertanyaannya apakah masyarakat punya akses atau paham web tersebut? Intinya, masyarakat harus dipermudah," tegasnya.

Senada dengan Suparno, Wakil Ketua DPRD Sragen, Muslim, menekankan adanya sektor-sektor tertentu yang mustahil untuk diberlakukan WFH. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menunjuk sektor kesehatan dan pendidikan sebagai prioritas utama.

"Rumah sakit dan puskesmas tidak bisa WFH. Guru juga begitu, meskipun sempat ada wacana Zoom, saya kira sekolah harus tetap berjalan penuh seperti biasa," kata Muslim menegaskan.

Terkait efisiensi BBM sebagai latar belakang kebijakan, Muslim berpendapat bahwa jika tidak ada kendala mendesak, bekerja di kantor tetap merupakan opsi paling normal dan efektif untuk pengawasan kinerja.

"Kalau memang terpaksa dilakukan untuk efisiensi BBM, ya jangan terlalu banyak. Mungkin paling efektif jika diterapkan hanya di hari Jumat saja sebagai percobaan. Tapi prinsipnya, pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak boleh WFH," ucap dia.

Dari pandangan para pimpinan dewan, terdapat beberapa poin krusial yang harus diperhatikan eksekutif dalam merumuskan teknis WFH. Seperti kesiapan infrastruktur digital.

"Apakah aplikasi pelayanan sudah siap dan dipahami masyarakat luas," ucap Muslim.

Pihaknya ingin memastikan ASN benar-benar bekerja dan tidak menyalahgunakan waktu WFH untuk kepentingan pribadi atau berlibur. Lantas membedakan dengan tegas antara pekerjaan administratif yang bisa dikerjakan di rumah dengan pelayanan teknis yang wajib tatap muka.

Pihak DPRD Sragen berharap pemerintah daerah melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan ini secara luas agar efisiensi energi yang dikejar tidak memicu kemunduran kualitas pelayanan publik di Bumi Sukowati. MI