BPJS Ketenagakerjaan Genjot Literasi Guna Gaet Jutaan Pekerja Informal di Daerah

RRI.CO.ID, Surakarta – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus memutar otak untuk mengamankan jaring pengaman sosial bagi kalangan pekerja informal dan rentan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, menetapkan target kepesertaan untuk sektor bukan penerima upah dapat merangkak naik hingga menyentuh angka 20 persen.

Guna mencapai ambisi tersebut, Saiful meminta seluruh jajarannya untuk segera merombak gaya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

Narasi yang dijajakan tidak boleh lagi didominasi oleh bahasa birokrasi dan regulasi yang kaku, melainkan harus langsung menggunakan simulasi contoh kasus kehidupan sehari-hari di lapangan.

"Selama ini pendekatan kita lebih kepada struktural sehingga masyarakat kurang paham. Kalau kita ceritakan seperti penjual gorengan, daripada ke rumah sakit kena satu atau dua juta, Anda sudah bisa terlindungi dengan jaminan kecelakaan kerja," ujar Saiful dalam Media Gathering di Candi Tirto Raharjo, Yogyakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Selain menyasar pekerja perorangan, BPJS Ketenagakerjaan kini juga berupaya mendongkrak kepatuhan pihak pemberi kerja dengan memanfaatkan integrasi data Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Melalui validasi silang tersebut, perusahaan yang kedapatan menutupi jumlah karyawan maupun mengecilkan laporan besaran upahnya tidak akan bisa lagi mengelak dari kewajiban.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY, Cahyaning Indriasari, mengakui stigma di tengah warga sering menjadi batu sandungan.

Masih banyak anggapan kuat yang meyakini perlindungan ketenagakerjaan dari negara hanyalah hak istimewa bagi para pegawai negeri dan karyawan pabrik berseragam.

"Masih banyak yang berpikiran peserta BPJS itu hanya karyawan perusahaan, padahal petani dan nelayan semuanya bisa. Untuk Jateng DIY sendiri masih punya target yang belum tercapai kurang lebih 900 ribu orang pekerja informal," kata Cahyaning.

Untuk mengakselerasi sisa target yang ada, Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY kini gencar mendorong alokasi anggaran dari pemerintah daerah serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sejumlah kawasan industri besar, seperti di Kendal, bahkan telah berhasil dimobilisasi untuk menanggung pembayaran iuran ribuan pekerja rentan yang beraktivitas di sekitar pabrik mereka. (Dania)