Wali Kota Respati Siap Selaraskan Program Solo dengan Prioritas Presiden

RRI.CO.ID, Surakarta – Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyatakan siap menyelaraskan berbagai program pembangunan di Kota Surakarta dengan program prioritas pemerintah pusat yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan.

Hal tersebut disampaikan Respati usai mengikuti mendengarkan bersama siaran langsung Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Jumat, 14 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta tamu undangan.

Respati menilai pidato Presiden menunjukkan sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang perlu diselaraskan dengan program di daerah. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian utama yang dapat diperkuat melalui kebijakan di Kota Surakarta.

“Saya rasa luar biasa, capaian-capaian yang perlu kita tiru banyak sekali yang harus kita selaraskan. Program prioritas Bapak Presiden dan hari ini di Kota Solo yaitu Sekolah Rakyat yang tentu teman-teman semua bisa menilai ada pemutusan mata rantai kemiskinan,” ujar Respati.

Selain Sekolah Rakyat, Respati menyatakan Pemkot Surakarta tetap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan sekolah, komite sekolah, orang tua, serta siswa untuk memastikan program tersebut berjalan optimal.

“Lalu ada program Makan Bergizi Gratis, di mana di Surakarta monev terus berjalan dan kita cek dengan komite sekolah, orang tua dan murid. Mereka masih ingin program ini berjalan,” katanya.

Respati mengatakan berbagai program pemerintah pusat akan disesuaikan dengan kebutuhan Kota Surakarta, termasuk dalam upaya mengentaskan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, serta menjaga kemampuan fiskal daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengatakan DPRD masih perlu mencermati kebijakan pemerintah pusat secara lebih rinci, terutama setelah Presiden menyampaikan nota keuangan dan pokok-pokok kebijakan APBN.

“Secara yang disampaikan Pak Presiden itu kan kebijakan secara makro. Kita kan untuk mikronya belum tahu. Nanti akan kita cermati pada saat kita termasuk di pembahasan Raperda APBD-nya,” kata Budi.

Budi berharap kondisi fiskal pemerintah pusat pada 2027 lebih baik dibandingkan 2026. Hal tersebut dinilai penting karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di daerah.

“Mudah-mudahan memang itu bisa dikembalikan lagi dan kita berharap anggaran-anggaran itu bisa kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat di Kota Surakarta,” ujarnya. (Ryan Assyidiqi)