RRI.CO.ID, Boyolali — Pengurus Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PGIN) melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Boyolali pada Senin, 3 Agustus 2026.

Pertemuan ini membahas perluasan program bantuan seragam dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis dari Pemerintah Kabupaten Boyolali agar turut menyasar siswa madrasah (MI dan MTs). Audiensi tersebut juga dilakukan Disdikbud Boyolali guna menindaklanjuti mandat langsung dari Bupati untuk menyerap aspirasi PGIN.

Kepala Disdikbud Kabupaten Boyolali, Dwi Hari Kuncoro, menjelaskan bahwa saat ini program seragam gratis tahun anggaran 2026 diperuntukkan bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP.

Setiap siswa SD menerima bantuan dalam bentuk tiga stel pakaian jadi, meliputi seragam OSIS (merah-putih), Pramuka, dan batik ikon Kabupaten Boyolali. Sementara untuk jenjang SMP, bantuan diberikan dalam bentuk tiga stel kain bahan seragam.

"Proses pengadaan dilakukan setelah tahapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) selesai, karena menyesuaikan data jumlah serta ukuran siswa. Saat ini untuk SD sebagian sudah dalam proses jahit, sementara SMP masih dalam tahap produksi. Target kami secara bertahap pada bulan Agustus ini sudah mulai disalurkan dan September diproyeksikan seluruh siswa sudah bisa mengenakannya," kata Dwi Hari Kuncoro.

Dwi Hari Kuncoro menambahkan, seluruh warga Kabupaten Boyolali pada dasarnya memiliki hak yang sama. Aspirasi dari PGIN agar siswa MI dan MTs turut mendapatkan program serupa akan disampaikan langsung kepada Bupati Boyolali.

Pihaknya juga berkoordinasi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Boyolali terkait peluang penganggaran di tahun depan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.

"Bagaimanapun juga ini semua warga masyarakat Kabupaten Boyolali yang hanya berbeda tempat sekolahnya saja. Hasil diskusi ini kami sampaikan ke Bapak Bupati. Harapannya tahun depan nanti bisa terakomodir, kita sesuaikan dengan kemampuan daerah dulu," katanya menambahkan.

Di sisi lain, Disdikbud mengungkapkan ada sekitar empat sekolah yang mengajukan penolakan terhadap bantuan seragam gratis tersebut. Penolakan dialokasikan secara fleksibel karena pembagian seragam disertai surat kesanggupan untuk memakai. Sinyal positif dari Disdikbud Boyolali disambut baik oleh Ketua Umum PGIN, Hadi Sutikno. Pihaknya berharap pemerataan program seragam gratis ini dapat terrealisasi, baik melalui APBD Perubahan maupun pada APBD murni mendatang.

"Hasil hari ini sangat menggembirakan karena dari Disdikbud memberikan estimasi bahwa seluruh siswa baru, baik di SD/SMP maupun MI/MTs, akan diakomodir. Jika anggaran mencukupi untuk seragam dan LKS tentu sangat baik, namun jika terbatas, prioritas utama kami harapkan pada bantuan seragam," ucap Hadi Sutikno.

Berdasarkan pendataan PGIN, potensi penerima bantuan di jenjang madrasah mencakup sekitar 5.800 siswa kelas 1 MI dan 4.816 siswa kelas 7 MTs, baik negeri maupun swasta di wilayah Kabupaten Boyolali.

PGIN menilai kebijakan seragam gratis ini sangat membantu meringankan beban ekonomi orang tua murid. Pihaknya berharap kesetaraan regulasi seragam, terutama penggunaan batik ikon Boyolali dapat diterapkan di seluruh jenjang sekolah maupun Madrasah di Kabupaten Boyolali. (JK)