RRI.CO.ID, SRAGEN — Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar sepuluh besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kapolres Sragen, AKBP Dewiana Syamsu Indyasari, saat memimpin Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Satya Haprabu Polres Sragen pada Selasa 4 Agustus 2026.

Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim 0725/Sragen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sragen, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, para pejabat utama Polres, seluruh Kapolsek jajaran, serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan.

Didampingi Kabag Ops Kompol Suyono, Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan, sekaligus mempercepat respons penanganan apabila terjadi kebakaran, baik di kawasan hutan, lahan, maupun permukiman.

Dalam paparan bersama antara Kompol Suyono dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen Triyono, dipetakan pula kondisi kerawanan di wilayah Sragen. Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Sragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngrampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian.

Menanggapi kondisi tersebut, AKBP Dewiana Syamsu Indyasari menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan.

"Bahwa mitigasi harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh menunggu kebakaran terjadi baru bergerak, sehingga edukasi bahaya pembakaran lahan perlu terus digencarkan," ucapnya.

Selain itu, Kapolres meminta seluruh personel meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap laporan kebakaran dapat ditangani secara cepat dan terdokumentasi secara akurat. Penanganan yang terdata dengan baik ini nantinya akan menjadi dasar evaluasi penanggulangan bencana, baik di tingkat daerah maupun Provinsi Jawa Tengah.

Melalui rapat koordinasi ini, Polres Sragen berharap sinergi lintas sektor dapat terjalin semakin solid. "Dengan demikian, ancaman kebakaran hutan, lahan, maupun permukiman dapat diminimalkan serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat selama musim kemarau," kata AKBP Dewiana. MI