RRI.CO.ID, Surakarta – Dinas Pendidikan Surakarta siap menanggung biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi 1.609 siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari keluarga tidak mampu senilai Rp150.000 per bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan program pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung kebijakan wajib belajar 13 tahun, yang saat ini mulai menyasar jenjang pendidikan prasekolah.

Menurutnya, angka partisipasi warga untuk menyekolahkan anak di tingkat PAUD sejauh ini belum maksimal jika dibandingkan dengan jenjang SD hingga SMA.

“Kami dorong dengan stimulan pembiayaan supaya anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu mendapatkan pendidikan yang membangun karakter, kemandirian, psikomotorik, hingga mentalitasnya. Diharapkan seluruh anak usia dini bisa mendapatkan akses layanan ini,” ujar Dwi Ariyatno, Senin, 3 Agustus 2026.

Ia menambahkan, fasilitas PAUD negeri yang gratis di Kota Solo saat ini sangat terbatas karena hanya berjumlah tujuh sekolah.

Kondisi tersebut membuat pemerintah kota harus mendorong kemitraan dengan PAUD swasta agar seluruh anak usia dini tetap memperoleh hak pendidikan yang setara tanpa terhalang kendala ekonomi.

"Bagi yang tidak mampu karena kita belum cukup bisa menyediakan fasilitas gratis negeri, negeri kita kan hanya tujuh. Karena belum cukup bisa memberikan daya tampung yang cukup, mereka boleh sekolah di swasta dan untuk SPP PAUD ini kami berikan Rp150.000 per bulan untuk satu anak," ucap Dwi.

Dwi memaparkan kuota sasaran sebanyak 1.609 anak pada semester Juni hingga Desember 2026 ini diidentifikasi langsung dari basis data Keluarga Miskin (Gakin) Dinas Sosial.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 1.400 nama calon penerima bantuan dari 244 sekolah yang sedang diproses dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota Surakarta.

Pihak dinas juga mengimbau sekolah swasta yang bermitra agar menerapkan standar pembiayaan reguler dan bukan kategori premium yang membebani orang tua.

Dengan jaminan biaya dari pemerintah, sekolah swasta tetap memperoleh kepastian operasional dari dana SPP sekaligus membantu mengentaskan anak-anak yang kesulitan akses pendidikan.

"Kita menggunakan skema BPMKS karena ini satu tepat sasaran, orangnya itu basis data Gakin Dinsos. Yang keduanya tepat manfaat karena kami cashless, anak ini membayarnya lewat virtual account terus dikirim lagi ke rekening sekolahan," katanya.

Alokasi bantuan SPP tersebut menjadi bagian dari total anggaran Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) yang mencapai Rp12 miliar pada tahun ini.

Melalui langkah intervensi ini, Pemerintah Kota Surakarta berharap angka partisipasi pendidikan anak usia dini semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang putus sekolah akibat masalah biaya. (Dania)