RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta meluncurkan program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) PAUD dan tambahan insentif bagi guru PAUD dalam Gebyar PAUD 2026 di Taman Balekambang, Rabu 29 Juli 2026. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan anak usia dini sekaligus meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan program tersebut diprioritaskan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Kebijakan itu juga menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung PAUD negeri di Kota Solo.

"Fokus kita untuk mengutamakan pendidikan anak di usia dini. PAUD negeri sedikit dan kebutuhannya tinggi, maka dari itu kami alokasikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Kita berikan layanan di PAUD lalu di sekolah swasta," kata Respati.

Melalui program tersebut, Pemkot Surakarta memberikan bantuan SPP sebesar Rp150 ribu per bulan kepada 1.609 peserta didik PAUD. Bantuan disalurkan langsung kepada lembaga PAUD dengan pendanaan dari APBD Kota Surakarta.

"Jadi per anak yang dibayarkan Rp150.000, itu nanti bisa diintervensikan langsung diberikan kepada sekolahnya. Yang penting penerimanya memang masuk dalam kategori yang berhak mendapatkan bantuan," ucapnya.

Selain bantuan SPP, Pemkot Surakarta juga menambah insentif bagi sekitar 400 guru PAUD sebesar Rp300 ribu per bulan. Menurut Respati, penerima insentif akan ditetapkan berdasarkan klasifikasi yang disusun Dinas Pendidikan.

"Untuk guru juga ada penambahan insentif sekitar Rp300.000 per bulan. Nanti ada klasifikasinya, akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan," katanya.

Respati menilai program tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah agar seluruh anak usia dini memperoleh layanan pendidikan yang layak. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Kota Surakarta yang telah mengawal penyusunan program hingga terealisasi tahun ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, mengatakan program tersebut merupakan inisiatif Wali Kota Surakarta bersama Bunda PAUD Kota Solo. Menurutnya, kebijakan ini mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang kini mencakup jenjang PAUD.

"Anak-anak usia dini diharapkan bisa mendapatkan akses layanan pendidikan bagi yang tidak mampu. Karena kita belum menyediakan fasilitas gratis negeri, dan PAUD negeri kita hanya tujuh dan belum cukup memberikan daya tampung. Sehingga mereka boleh sekolah di swasta dan kita dorong kemitraan dengan swasta. Dan karena PAUD swasta berbayar dan kelompok tidak mampu ini akan kita biayai," ujar Dwi.

Dwi menjelaskan Kota Solo saat ini baru memiliki tujuh PAUD negeri sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah menggandeng PAUD swasta agar layanan pendidikan anak usia dini dapat diakses lebih luas oleh keluarga kurang mampu. (Reza)