RRI.CO.ID, Surakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) RAPBD Tahun 2027 yang berlangsung sejak Senin 27 Juli 2026 hingga Selasa 28 Juli 2026 dini hari.

Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Daryono, mengatakan salah satu perhatian utama DPRD adalah validitas data kemiskinan yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial.

"Kami banyak menyoroti data kemiskinan. Data dari pemerintah pusat masih banyak celah yang perlu diperbaiki. Harapannya pemerintah kota bisa membuat data yang lebih valid sehingga bantuan benar-benar tepat sasaran kepada warga miskin Kota Surakarta," ujarnya saat dihubungi RRI, Selasa 28 Juli 2026.

Selain data kemiskinan, DPRD juga membahas pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. Banggar berharap SiLPA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat APBD Perubahan Tahun 2026, meski pemerintah kota masih merencanakan penggunaannya pada APBD Tahun 2027.

Di sisi lain, DPRD turut mengingatkan pemerintah kota mengenai potensi beban fiskal akibat pengelolaan aset hibah dari pemerintah pusat. Menurut Daryono, setiap aset yang telah diserahterimakan akan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD Kota Surakarta.

"Status hibah dari pusat juga perlu disikapi serius. Kalau seluruh biaya operasional dan pemeliharaan dibebankan ke APBD Kota Surakarta, tentu akan menjadi beban yang cukup berat. Karena itu status pengelolaan aset harus diperjelas sejak awal," katanya.

Ia mencontohkan aset seperti Tahir Solo Museum maupun aset hibah lainnya yang memerlukan kepastian skema pengelolaan agar tidak menimbulkan persoalan pembiayaan pada masa mendatang. DPRD menegaskan akan terus mengawal pembahasan PPAS RAPBD 2027 agar setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kota Surakarta. (Ryan Assyidiqi)