RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta memprioritaskan penguatan layanan dasar kepada masyarakat dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun Anggaran 2026. Selain itu, perubahan anggaran juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, transportasi publik, serta memperkuat kondisi fiskal daerah.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, mengatakan saat ini pemerintah masih melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan fiskal sebelum rancangan perubahan anggaran dibahas bersama DPRD. Menurutnya, alokasi anggaran akan difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Dalam waktu yang singkat ini kami sedang melakukan kajian mendalam kebijakan fiskal. Pengoptimalan difokuskan pada fasilitas layanan dan pelayanan masyarakat, ada juga fokus pada infrastruktur besar, transportasi publik, serta proses layanan dasar yang sedang kami dalami," kata Respati Ardi usai memimpin paparan KUPA 2026 di Balai Kota Surakarta, Senin 27 Juli 2026.

Respati juga menyampaikan pemerintah tengah membahas usulan pelunasan utang proyek meterisasi penerangan jalan umum (PJU) agar tidak menambah beban utang daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal Pemerintah Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang.

Opsi tersebut masih dibahas dan akan diajukan kepada DPRD Surakarta untuk memperoleh persetujuan. Menurutnya, pengurangan utang menjadi salah satu langkah untuk menjaga ruang fiskal pemerintah daerah.

"Harapan kami lebih baik mengurangi utang supaya tidak menggunakan utang lebih besar, sehingga fiskal kita kuat dan tidak ada utang. Nanti akan kami mintakan persetujuan kepada DPRD terkait pilihan tersebut," ucapnya.

Ia menjelaskan seluruh usulan dalam perubahan anggaran masih akan Pemerintah Kota Surakarta berharap perubahan anggaran mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur prioritas, serta menjaga keberlanjutan kondisi fiskal daerah (Reza)