RRI.CO.ID, Surakarta – Pemerintah Kota Surakarta bersiap mengambil langkah besar untuk membenahi sengkarut penataan parkir di Kota Bengawan yang belakangan kerap dikeluhkan masyarakat karena menyalahi aturan.

Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menegaskan akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Parkir berkoordinasi dengan jajaran Forkopimda guna menertibkan juru parkir (jukir) nakal.

Langkah tegas ini diambil menyusul banyaknya masukan, kritik, dan keluhan dari warga di media sosial terkait pelayanan jukir yang tidak tertib dan melanggar aturan tarif maupun lokasi. Pemkot Surakarta berkomitmen untuk menindak jukir yang merugikan masyarakat, sembari tetap merangkul jukir yang bekerja dengan jujur.

"Saya senang hari ini senang sekali warga kota Surakarta memberikan terus masukan, kritik dan saran terkait jukir. Nah, ini menjadi koreksi dan kita sudah ada beberapa pola akan berjalan insyaallah di pertengahan tahun nanti. Wis tunggu wae nanti dengan Forkopimda pokoknya kami akan menghormati jukir yang baik dan akan kita berikan sanksi jukir yang memang merugikan masyarakat," kata Respati Ardi saat ditemui di Balai Kota Surakarta pada Jumat, 17 Juli 2026.

Selain pembentukan Satgas dan penertiban secara langsung di lapangan, Pemkot Surakarta juga menyiapkan revolusi sistem pembayaran dengan menerapkan digitalisasi. Sebagai tahap awal, kawasan Zona B akan dijadikan sebagai pilot project atau percontohan pengawasan parkir digital.

"Kita akan seragamkan di zona B, kita buat percontohan pengawasan, pembayaran menggunakan digital dan lain-lain. Akan ada banyak penertiban nanti jukir penataan parkir," katanya menambahkan.

Melalui integrasi antara pengawasan ketat dari Satgas Forkopimda dan sistem pembayaran digital, Pemkot Surakarta berharap tata kelola perparkiran di Kota Bengawan akan menjadi jauh lebih transparan, rapi, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi warga maupun wisatawan. (JK)