Ketua PSI Sragen Buka Suara, Namanya Dicatut Ngatur Lelang Proyek

RRI.CO.ID, SRAGEN – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sragen, Tatag Prabawanto, angkat bicara perihal isu liar tender proyek fisik Pemkab Sragen dikendalikan broker. Tokoh senior urusan birokrasi ini menantang balik pihak-pihak yang melempar isu liar tanpa berani menyebut nama.

Tatag meradang lantaran namanya ikut diseret-seret dan dituduh ikut bermain di balik layar dalam penataan pemenang lelang proyek APBD Sragen. "Terkait ada yang mengatakan ada 'manusia berkepala tikus', sebutkan sajalah! Jangan tedeng aling-aling," kata Tatag tegas, Jumat 18 Juni.

Dia membeberkan, salah satu perwakilan dari forum kontraktor tersebut bahkan sempat mengirimkan pesan singkat ke ponselnya untuk melakukan klarifikasi. Tatag dituding ikut mengatur jatah proyek di DPU dan mengaitkan pergerakan tersebut dengan manuver politik PSI Sragen.

"WA-nya (WhatsApp) masih saya simpan. Karena mereka sudah begitu yakinnya bahwa saya ikut cawe-cawe masalah tender proyek di DPU. Tolong, kalau menganggap 'manusia berkepala tikus' itu saya, sebutkan saja! Ini kan juga pembelajaran agar transparan," ucap dia.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya muatan politis, Tatag tidak menampik hal tersebut. Namun, ia menggarisbawahi bahwa selama belasan tahun menjabat sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Sragen, dirinya memiliki rekam jejak yang bersih dari urusan bagi-bagi proyek.

"Saya jadi Sekda saja enggak pernah nitip rekanan untuk dimenangkan, belum pernah. Apalagi ini dikaitkan dengan politik. Kami di PSI menjaga benar jargon anti-korupsi dan anti-intoleransi. Meskipun kami tertatih-tatih di Sragen, kami punya optimisme. Jangan dikaitkan seolah-olah PSI Sragen ikut nata gawean atau nata pemenang, itu enggak sama sekali!" ujar Tatag.

Diberitakan sebelumnya, aliansi masyarakat yang tergabung dalam Forum Kajian APBD Sragen menduga adanya praktik pengondisian lelang proyek fisik APBD yang dinilai terstruktur, sistematis, dan dikendalikan oleh makelar atau broker dari pihak luar birokrasi. Akibat permainan "siluman" di balik meja birokrasi ini, puluhan kontraktor lokal terancam gigit jari karena tidak bisa mengikuti tender proyek fisik di tanah kelahiran mereka sendiri.

Sebagai bentuk protes, mereka mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sragen pada Kamis 18 Juni 2026. Koordinator Forum Kajian APBD Sragen, Hery Kistoyo geram dengan keterlibatan oknum luar yang bertindak melampaui wewenang birokrasi. Hery bahkan menggunakan analogi ekstrem untuk menggambarkan keliaran para makelar proyek tersebut.

"Bendera lelang ini yang mengibarkan bukan PU, tetapi oknum. Kalau pejabat (korup) itu istilah kerennya tikus berdasi, ada ukurannya. Tapi kalau di sini, ini manusia berkepala tikus. Istilah kasarnya broker proyek. Mereka tidak punya kekuasaan atau wewenang, tapi luar biasa liar," ucap Hery.

Menurutnya, aroma busuk keterlibatan para broker ini terendus dari draf pengumuman lelang pekan ini yang mendadak dipenuhi prasyarat rumit dan berbelit-belit. Padahal, objek yang dilelangkan hanyalah proyek pembangunan jalan, kategori pekerjaan sederhana yang jamak dikerjakan oleh kontraktor skala daerah.

"Ini jalan, sangat sederhana. Bahkan orang tidak sekolah pun bisa mengerjakan. Kenapa syaratnya harus dibuat luar biasa berbelit-belit? Jelas dukungannya dikunci semua. Kontraktor yang tidak 'berkomunikasi' dengan mereka, dipastikan tidak bisa meminta dukungan material," kata dia lebih lanjut. MI