Audit Probity Selesai, 10 Proyek Strategis Sragen 2026 Segera Masuk Tender

RRI.CO.ID, SRAGEN – Sebanyak 10 paket pekerjaan yang masuk dalam daftar proyek strategis Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen tahun anggaran 2026 hingga kini belum ditayangkan di sistem tender. Ini terjadi karena seluruh proyek prioritas tersebut wajib melewati proses audit probity atau reviu ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Inspektorat Kabupaten Sragen.

Langkah pengetatan ini diambil guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran, sesuai dengan instruksi dan aturan ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu proyek yang paling menyedot perhatian publik dalam daftar tersebut adalah proyek penataan atau "glowingisasi" Jalan Raya Sukowati.

Proyek yang menyasar rekonstruksi jalan dari Beloran hingga kawasan Alun-Alun Sragen ini menelan anggaran dengan nilai fantastis, yakni mencapai Rp 12,2 miliar.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sragen, Purwaka Adi, menjelaskan bahwa proyek-proyek yang masuk dalam SK Bupati terkait 10 Proyek Strategis merupakan paket pekerjaan dengan nilai tertinggi dan memiliki urgensi paling penting di Bumi Sukowati. Oleh sebab itu, dokumen anggarannya mendapatkan perlakuan dan pengawasan khusus.

"Kalau masuk 10 proyek strategis, HPS-nya harus direviu oleh Inspektorat. Aturannya memang seperti itu dari KPK. Jadi, meskipun dulu sudah pernah direviu, begitu mau tender lalu ada penyesuaian harga atau perubahan indeks harga satuan, maka HPS-nya otomatis ganti dan wajib dimintakan reviu ulang," ujar Purwaka saat diwawancarai, Rabu 17 Juni.

Purwaka menambahkan, keterlambatan masuknya paket-paket ini ke meja tender juga disebabkan oleh proses administratif di tingkat atas. Pemkab Sragen sebelumnya harus menunggu revisi Peraturan Bupati (Perbup) terkait Standar Satuan Harga (SSH) dan Indeks Harga Satuan rampung serta mendapatkan persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Setelah Perbup revisi SSH itu selesai dan mendapat persetujuan provinsi, barulah proses HPS disusun ulang. Nah, setelah disusun ulang, HPS khusus untuk 10 proyek strategis ini dimintakan reviu lagi ke Inspektorat. Kalau reviunya belum selesai, secara aturan belum bisa ditenderkan," kata dia menjelaskan.

Dari total 10 proyek strategis yang tertuang dalam SK Bupati Sragen, sektor infrastruktur jalan masih mendominasi program prioritas tahun ini. Sesuai data resmi, terdapat 7 paket pekerjaan yang berfokus pada rekonstruksi jalan antarkecamatan dan jalan protokol.

Meskipun harus melalui birokrasi audit yang ketat, Purwaka memberikan sinyal positif bahwa proses reviu untuk paket jalan utama saat ini sudah selesai. Pihaknya akan segera menaikkan paket lelang tender 10 paket pekerjaan strategis 2026 tersebut.

Berikut adalah daftar lengkap 10 proyek strategis Pemkab Sragen tahun anggaran 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 000.3/108/01.3/2026;

1. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Beloran - (Alun-alun) Rp12.200.000.000,00

2. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Tata Ruang | Penataan Drainase dan Trotoar Jalan Raya Sukowati Segmen Alun-Alun Sasono Langen Putro s/d Jalan Jend. A. Yani Rp9.723.155.252,00

3. RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen Belanja modal Pembangunan Gedung DIANOSTIK Tahap 2 (Ruang Cathlab) RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen Rp8.387.671.000,00

4. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Slendro - Singget Rp5.490.000.000,00

5. Dinas Pekerjaan Umum Pembangunan Jembatan Bendronggeni Rp4.105.000.000,00

6. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Ngepung - Tengklik Rp3.910.000.000,00

7. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Krikilan - Kedungringin Rp3.770.000.000,00

8. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Gentong - Slendro Rp3.670.000.000,00

9. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Gunung Banyak - Sidorejo Rp3.546.352.000,00

10. Dinas Pekerjaan Umum Rekonstruksi Jalan Ngepung - Ngembat Rp2.920.000.000,00

Dengan total anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah ini, pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Sragen menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh tahapan sebelum lelang klir secara hukum dan administratif guna menghindari masalah di kemudian hari. MI