RRI.CO.ID, Klaten -Sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Taman Wisata Candi (TWC) Prambanan, Jumat (22/5/2026). Kunjungan yang dipimpin oleh Chusnunia Chalim ini bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus menyerap aspirasi terkait pengembangan sektor pariwisata daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, jajaran Manajemen TWC Prambanan, serta Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Adapun sejumlah Anggota Komisi VII yang hadir di antaranya Imam Adinugroho, Ma'aruf Mubarok, Jamal Mirdad, Maria Lestari, Novita Hardini, Bane Raja Manalu, dan Eva Monalisa.
Ketua Rombongan Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menjelaskan bahwa kedatangan legislatif ke Klaten berfokus pada pengawasan dan pengumpulan masukan dari tingkat bawah. Aspirasi tersebut nantinya akan dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan komisi, khususnya di bidang kepariwisataan.
"Kunjungan tersebut sifatnya 'belanja masalah'. Maka, porsi yang lebih banyak adalah mendapatkan masukan, terkhusus dari teman-teman di lokal, baik di Prambanan sendiri maupun Kabupaten Klaten yang bisa lebih dieksplorasi," ujar Chusnunia.
Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Chusnunia juga mengkritisi pola promosi Kementerian Pariwisata yang dinilai masih terlalu berfokus pada Pulau Dewata.
"Salah satu yang pertumbuhannya melompat itu Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kalau Bali tidak perlu dibahas lagi karena sudah tumbuh dengan sendirinya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata masih sering 'jualan' Bali dibandingkan luar Bali, padahal daerah luar Bali sangat butuh dukungan," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo memaparkan bahwa kawasan Prambanan memiliki potensi besar yang terus berkembang. Saat ini, angka kunjungan wisata ke Klaten telah melonjak hingga 7,5 juta orang, baik ke kawasan candi maupun destinasi wisata air.
Kendati demikian, Hamenang mengeluhkan kendala regulasi yang menghambat pertumbuhan investasi akomodasi di wilayahnya. Akibatnya, perputaran uang dari sektor pariwisata ini belum berdampak optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Klaten.
"Kendala kami adalah menambah infrastruktur pendukung seperti hotel, karena terbentur peraturan dari Kementerian ATR/BPN terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Hal itu membuat kami susah memasukkan investor. Kunjungan wisata banyak, tapi kami hanya mendapatkan kontribusi dari retribusi parkir, tiket masuk, dan pusat oleh-oleh," ungkap Hamenang.
Hamenang menambahkan, perputaran uang dalam jumlah besar justru dinikmati oleh Kota Yogyakarta dan Surakarta karena kedua wilayah tersebut memiliki fasilitas perhotelan yang memadai.
Ia berharap kehadiran Komisi VII DPR RI dapat menjembatani solusi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten. Terlebih, Klaten saat ini diuntungkan dengan adanya jalur jalan tol yang dilengkapi tiga gerbang keluar (*exit tol*), yang diyakini mampu mempermudah akses wisatawan. (Adam Sutanto)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....