RRI.CO.ID, Surakarta - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) meresmikan Pusat Studi Kepolisian di Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNS, Rabu, 4 Maret 2026.

Peresmian dilakukan oleh Rektor UNS Prof. Dr. Hartono bersama Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Dr. Noviana Tursanurohmad. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama penyelenggaraan Pusat Studi Kepolisian di UNS.

Hartono mengatakan kehadiran pusat studi ini penting untuk memperkuat kajian ilmiah dalam mendukung kebijakan dan praktik penegakan hukum yang semakin kompleks.

“Hadirnya pusat studi ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi strategis antara dunia akademik dan institusi kepolisian,” katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara UNS dan Polda Jawa Tengah sebenarnya telah terjalin sejak 1989 melalui berbagai program, termasuk dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Hartono menambahkan perguruan tinggi tidak boleh hanya menjadi menara gading yang jauh dari realitas sosial, tetapi harus hadir memberikan kontribusi nyata melalui kajian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.

Melalui Pusat Studi Kepolisian ini diharapkan lahir berbagai kajian strategis, rekomendasi kebijakan, serta policy brief berbasis pendekatan ilmiah untuk mendukung peningkatan kinerja kepolisian.

Selain itu, pusat studi ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa, untuk memahami dinamika kebijakan publik dan peran kepolisian dalam menjaga keamanan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro SDM Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Noviana Tursanurohmad, menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan kepolisian penting untuk mendukung penguatan penegakan hukum sekaligus pengembangan riset berbasis akademik.

“Kerja sama ini merupakan bentuk penguatan sinergi antara perguruan tinggi dan kepolisian dalam mendukung penegakan hukum serta pengembangan riset,” kata Noviana.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi respons atas kompleksitas tantangan hukum di era modern sekaligus mendukung transformasi Polri berbasis kajian ilmiah.

Ia menambahkan hingga saat ini Polri telah menjalin 74 nota kesepahaman dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi kelembagaan berbasis riset.