Banyak Aduan, Respati Minta BGN Evaluasi Menu MBG Ramadan di Solo

RRI.CO.ID, Surakarta – Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, secara resmi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil menyusul derasnya laporan dan aduan dari masyarakat yang mengeluhkan kualitas serta ketidaksesuaian komposisi nutrisi dalam paket makanan yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Respati mengakui pihaknya menerima banyak masukan yang menyebutkan menu yang dibagikan kepada para penerima manfaat saat ini dinilai tidak tepat sasaran gizi. Ia menyayangkan ketidaksiapan penyaluran nutrisi tersebut dan berharap BGN bertindak cepat untuk memperbaiki standar operasional di lapangan demi kesehatan para pelajar.

"Terkait MBG di bulan Ramadan ini, kami bersurat kepada Badan Gizi Nasional untuk memberikan masukan. Karena banyak aduan warga, ada menu-menu yang tidak tepat yang sekarang sedang diberikan kepada anak-anak kami di sekolah," ujar Respati Ardi, Kamis, 26 Februari 2026.

Pemerintah Kota Surakarta memastikan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan BGN pusat agar kendala ini segera teratasi tanpa merugikan hak anak didik. Wali Kota menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) di setiap wilayah agar menyalurkan menu yang sesuai dengan standar gizi nasional.

Respati berharap BGN dapat memberikan teguran atau arahan teknis yang lebih jelas kepada pihak penyedia jasa di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah dari program negara ini benar-benar menjelma menjadi asupan bergizi yang mampu mendukung tumbuh kembang siswa di Kota Bengawan.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno, menjelaskan pihaknya telah menetapkan mekanisme pengaduan yang jelas bagi sekolah-sekolah yang menemukan masalah. Ia menginstruksikan pihak sekolah untuk terlebih dahulu berkomunikasi langsung dengan SPPG di wilayah masing-masing jika menemukan ketidaksesuaian menu.

"Sehingga kalau ada hal yang perlu diperbaiki bisa disampaikan ke SPPG. Dan apabila tidak ada tindak lanjut bisa lapor ke Dinas atau Satgas MBG," kata Dwi Ariyatno dalam penjelasannya mengenai jalur koordinasi keluhan. (Dania)