RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta masih belum menyalurkan dana hibah kepada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat hingga ini. Hal itu lantaran pihak Pemkot masih harus berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ditemui di Balai Kota Surakarta pada Rabu 21 Januari 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Murtono menjelaskan bahwa Wali Kota meminta untuk berkonsultasi dahulu dengan BPK Jawa Tengah dalam pemberian dana hibah kepada Keraton. Selain itu ke depan, dirinya akan melakukan komunikasi dengan Inspektur Kota Surakarta agar bisa menentukan jadwal pertemuan dengan BPK Jawa Tengah.

"Kita mendukung apa yang sudah ditetapkan Pemerintah Pusat untuk pejabat pelaksana yang ditunjuk melaksanakan tata kelola Keraton. Nah untuk siapa yang nanti bertanggungjawab di Keraton dari arahan Wali Kota, kita diminta berkonsultasi ke BPK dahulu apabila Pemkot ingin menyalurkan dana," kata Budi Murtono.

Menurutnya, Kementerian Kebudayaan sendiri sudah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait pengangkatan KGPA Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya (P3KCB). Namun Pemerintah tetap akan memastikan dahulu apakah yang bersangkutan juga menjadi penanggungjawab menerima dana hibah.

"Hibah dari Pemerintah Daerah itu diterimakan kepada lembaga bukan perorangan, dalam hal ini kepada lebaga Keraton. Selama ini kan diterima Keraton oleh Raja PB XIII, nah ini masih dalam kondisi seperti ini. Menteri Kebudayaan Fadli Zon kemarin memberikan SK, itu kita pastikan juga apakah bisa sebagai dasar yang bertanggung jawab pengelolaan dana hibah," katanya menambahkan.

Sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadli Zon memang sudah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 secara simbolis di Sasana Parasdya Keraton Surakarta Minggu 18 Januari 2026.

Dalam SK tersebut, Menteri Kebudayaan menunjuk KGPA Tedjowulan sebagai pelaksana dalam pengembangan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat setelah melewati pertemuan rapat bersama. (JK)