Pemkab-Sukoharjo Gelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan, 2025 Turun 0,64%

KBRN, Sukoharjo : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Pemkab Sukoharjo menggelar Rakor Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025, Kamis (27/11/2025).

Acara yang berlangsung di Tosan Hotel Solo dibuka Bupati Etik Suryani dan dihadiri oleh Camat, Lurah, dan Kades yang merupakan ujung tombak pendataan di lapangan.

Kepala Bapperida Pemkab Sukoharjo, Rudiyanto, menyampaikan capaian positif Sukoharjo dalam menurunkan angka kemiskinan.

“Berdasarkan data BPS tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Sukoharjo berada di 6,83 persen, turun signifikan 0,64 % dari tahun sebelumnya (7,47%),” ujar dia.

Menurutnya, angka tersebut bahkan sudah melampaui target RPJMD hingga 2029. Atau lebih baik dari Pemprov Jateng 9,48 % dan Nasional 8,47 %.

“Hingga tahun 2025 ini kabupaten Sukoharjo menempati peringkat ke-9 dengan tingkat kemiskinan terendah se-Jawa Tengah, dan peringkat ke-2 terendah di wilayah soloraya,” katanya.

Bupati Etik Suryani dan Wakil Bupati Eko Sapto Purnomo disebelahnya Kepala Bapperida Pemkab Sukoharjo, Rudiyanto,

Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, meminta perhatian khusus dari para Camat, Lurah, dan Kepala Desa terkait validasi data. Bupati juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang penerima manfaat bantuan sosial seperti Bansos, PKH, BPNT, agar benar-benar tepat sasaran.

Dikatakan Bupati, angka kemiskinan 2025 tersebut menggambarkan berbagai upaya yang telah dilakukan daerah melalui serangkaian program dan kegiatan Penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan.

Disisi lain, kemiskinanan masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar hasilnya lebih maksimal.

“Harapan kami, untuk memberikan data itu yang secara benar. Karena data ini kan merujuk ke pusat untuk pemberian bantuan,” tegas Bupati Etik.

Dia bahkan menyampaikan kekhawatirannya tentang amanah pendataan yang ujung-ujungnya salah sasaran.

“Jangan sampai salah kaprah, kudune ora nompo dadi nompo, sing kudune nompo dadi ora nompo (yang seharusnya tidak dapat malah dapat, yang seharusnya dapat malah tidak dapat). Saya ikut tanda tangan, saya tanggung dosa kalau sampai salah sasaran,” ujarnya.

Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Prnomo (Tengah) saat menjadi nara sumber

Sementara itu Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo yang juga sebagai Ketua Tim Penanganan percepatan kemiskinan (TPPK) mengatakan ada tiga hal penting dalam penanganan kemiskinan di Sukoharjo.

“Tiga hal itu yakni memperkuat pemetaan ulang, mendorong penerima yang sudah mandiri untuk melakukan graduasi agar bantuan dapat dialihkan kepada yang benar-benar membutuhkan dan optimalisasi dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar program. Serta penguatan Sinergi dan Pemberdayaan, dimana TKPK untuk terus mendorong inovasi dan memastikan konvergensi program berjalan baik, serta memberdayakan masyarakat melalui latihan keterampilan agar tidak terus bergantung pada bantuan,” katanya.

“Kami juga mengajak seluruh stakeholder untuk bekerja sama dan memastikan setiap langkah yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat paling rentan, sehingga target penurunan kemiskinan dapat tercapai.” ujar Wabup. (Edwi)