Pemkot Surakarta Fokuskan Pemulihan Pascabencana Lewat Sekolah

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta mulai memasuki tahap pemulihan pascabencana setelah status darurat dicabut pada Jumat 5 September 2025. Upaya ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fasilitas yang terdampak, tetapi juga menyasar penguatan karakter masyarakat, khususnya generasi muda.

Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto menjelaskan bahwa langkah ini sekaligus menjadi wujud apresiasi pemerintah kepada berbagai pihak yang telah menjaga kondusivitas kota. “Jadi tujuannya adalah sesuai standar ketika kita mencapai status kemarin sudah pencabutan, ini statusnya menjadi recovery untuk memulihkan kembali keadaan. Dan ini juga dalam rangka ucapan terima kasih dari pemerintah kota Surakarta kepada pihak-pihak yang bertugas dari TNI Polri, petugas kecamatan, dan organisasi relawan,” ujarnya kepada RRI, Selasa (23/9/2025).

Lebih lanjut, Respati menekankan bahwa pemulihan akan difokuskan pada kegiatan aktivasi di sekolah. Hal ini dilakukan mengingat banyak pelaku kerusuhan sebelumnya berasal dari kalangan pelajar usia dini. “Kita akan banyak pendidikan karakter di sekolah-sekolah, lalu banyak berkegiatan di kemasyarakatan. Karena kita lihat pelaku kerusuhan kemarin banyak dilakukan usia dini, tentunya ini menjadi keprihatinan bersama,” ucapnya.

Selain itu, Pemkot juga telah menyiapkan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang terdampak secara langsung. “Kami sudah melakukan penyisiran dengan korban tempat usaha yang kemarin ada terjadi sedikit pengerusakan. Itu sudah kita recover dan kita datangi melalui dinas perdagangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Surakarta, Nico Agus Putranto menegaskan pentingnya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Ia mendorong semua pihak, baik lembaga maupun dunia usaha, untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan. “Kalau sudah ada kejadian bencana, kita harus ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita harapkan memang kemandirian dari semua lembaga, institusi, kantor, yang mengalami kerusakan dapat melakukan perbaikan secara mandiri agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” katanya.

Nico juga menekankan bahwa keterlibatan akademisi, lembaga, dan organisasi menjadi kunci agar proses rekonstruksi berjalan efektif. “Peran dari lembaga atau dunia usaha, kemudian akademisi, sangat kami harapkan untuk memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi serta formulasi yang tepat,” ujarnya. (Ase)