Wamendagri Minta Pemda Percepat Pembentukan Desa Siaga TBC

RRI.CO.ID, Karanganyar - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk menggerakkan struktur pemerintahan hingga tingkat bawah guna menuntaskan masalah Tuberkulosis (TBC). Pemerintah daerah diminta mempercepat pembentukan Desa Siaga TBC sebagai garda terdepan pelacakan kasus di masyarakat.

Instruksi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Active Case Finding (ACF) TBC Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Karanganyar, Senin 28 September 2026.

Wiyagus menyoroti ketimpangan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan TBC di wilayah Jawa Tengah yang rata-ratanya baru menyentuh angka 29 persen.

Ketimpangan terjadi akibat beberapa daerah telah mencapai target 100 persen, sementara masih terdapat daerah yang mencatatkan laporan capaian sebesar 0 persen.

“Kesehatan masuk urusan pemerintah konkuren wajib terkait pelayanan dasar, sehingga setiap pemerintah daerah wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Capaian SPM TBC Jawa Tengah ini baru 29 persen karena ketimpangannya tinggi, ada yang sudah 100 persen tapi ada juga yang masih 0 persen akibat ketidakpatuhan dalam pelaporan,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus.

Guna mengejar ketertinggalan capaian SPM tersebut, Kemendagri mendorong pembentukan Desa Siaga TBC yang melibatkan kolaborasi tiga pilar desa, tenaga medis, serta elemen masyarakat.

Wiyagus mencatat dari sekitar 8.000 desa di Jawa Tengah, baru 419 desa atau sekitar 2,9 persen yang telah mendeklarasikan Desa Siaga TBC.

“Kami minta seluruh kepala daerah dan Sekretaris Daerah di Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Karanganyar, untuk segera merealisasikan deklarasi Desa Siaga TBC di wilayahnya. Melalui Desa Siaga yang mengintegrasikan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa, Posyandu, hingga PKK, kita bisa mengeroyok penelusuran kontak erat dan memastikan pemberian Terapi Pencegahan TBC,” ujar Wiyagus.

Wiyagus menambahkan penanganan TBC tingkat nasional difokuskan di wilayah Pulau Jawa karena menyumbang sekitar 31 persen dari total kasus di Indonesia.

Pemerintah optimistis penanganan TBC dapat diselesaikan secara efektif jika skema pelacakan dan pemberian obat pencegahan dikawal secara disiplin hingga ke tingkat desa.