Marak Kasus Bunuh Diri, HIMPSI Surakarta Desak Pemerintah Sediakan "Ruang Cerita"

RRI.CO.ID, Surakarta - Fenomena maraknya aksi bunuh diri yang terjadi belakangan ini menjadi sorotan tajam Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Cabang Surakarta. Organisasi profesi ini mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkeluh kesah (curhat) guna mencegah gangguan kesehatan mental yang berujung fatal.

Hal tersebut menjadi salah satu poin krusial dalam Musyawarah Cabang (Muscab) HIMPSI Surakarta yang digelar di Rumah Dinas Wakil Wali Kota Solo, Sabtu (9/5/2026).

Ketua Panitia Muscab HIMPSI Surakarta, Khotimatun Na'imah, mengungkapkan bahwa isu kesehatan mental kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Menurutnya, akses terhadap layanan psikologi harus dipermudah agar masyarakat tidak merasa sendirian saat menghadapi beban hidup.

"Kami berharap pemerintah dapat menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas agar layanan psikologi hadir lebih dekat. Stigma bahwa layanan psikologi itu mahal harus dihilangkan dengan memperluas akses di Puskesmas maupun pusat pelayanan keluarga," ujar Khotimatun.

Ia menegaskan bahwa HIMPSI Surakarta, yang diperkuat oleh lebih dari 200 psikolog di wilayah eks Karesidenan Surakarta (Solo, Karanganyar, Wonogiri, Boyolali, hingga Sragen), siap menjadi mitra pendamping bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan profesional.

Merespons hal tersebut, Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, memberikan apresiasi atas langkah strategis HIMPSI. Pemerintah Kota Solo saat ini tengah menggenjot program Posyandu Plus, yang dirancang tidak hanya untuk pengecekan kesehatan fisik, tetapi juga sebagai garda depan penjagaan kesehatan mental.

Astrid menargetkan semester I 2026 seluruh Posyandu di Kota Solo naik status menjadi Posyandu Plus. Kemudian pendekatan spesifik dengan layanan yang akan difokuskan pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan remaja. Lantas Mengedepankan keseimbangan antara fisik, mental, psikis, dan spiritual di tengah dinamika teknologi yang cepat.

Dengan adanya kolaborasi antara keahlian profesional dari HIMPSI dan fasilitas dari pemerintah, diharapkan masyarakat memiliki "saluran" yang aman untuk bercerita tanpa takut akan stigma negatif.

HIMPSI Surakarta berkomitmen bahwa reorganisasi kepengurusan tahun ini akan difokuskan pada langkah nyata untuk menjawab tantangan sosial, terutama dalam menekan angka kasus bunuh diri melalui pendampingan psikologis yang lebih masif dan terjangkau. SF