RRI.CO.ID, Karanganyar - Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini tengah memproses pengajuan rekomendasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian 11 formasi jabatan yang masih kosong. Sekretaris Daerah (Sekda) Karanganyar, Kurniadi Maulato, menjelaskan pihaknya telah mengajukan masing-masing tiga nama calon untuk setiap formasi guna mendapatkan persetujuan teknis dari BKN.

Meskipun proses koordinasi dengan BKN dinilai cukup panjang, pemerintah daerah berkomitmen menjalankan regulasi tersebut demi legalitas pelantikan. Setelah rekomendasi dari BKN turun, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan memilih satu dari tiga nama yang diajukan untuk kemudian dimintakan persetujuan akhir sebagai dasar pembuatan SK.

“Kami mengajukan tiap formasi jabatan itu tiga orang untuk mendapatkan rekomendasi pertek dari BKN, baru setelah itu turun lagi ke Kabupaten Karanganyar. Nanti PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian akan mengamanahi satu orang dari tiga nama tersebut sebelum diajukan kembali persetujuan teknisnya sebagai dasar pembuatan SK,” ujar Sekda Karanganyar, Kurniadi Maulato, Rabu 6 Mei 2026.

Kurniadi mengakui sebenarnya Bupati menginginkan proses pengisian jabatan ini berlangsung lebih cepat agar roda organisasi berjalan maksimal. Namun, mengingat prosedur birokrasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pihaknya harus mengikuti setiap tahapan mulai dari pengajuan nama hingga turunnya rekomendasi resmi untuk pelantikan.

“Target kita maksimal pada minggu keempat Mei ini jabatan-jabatan tersebut sudah terisi dan saya sepakat dengan Pak Bupati mengenai target waktu tersebut. Saat ini nama-nama tersebut masih dalam tahap rekomendasi di BKN, di mana total ada 33 nama yang diajukan untuk sebelas formasi jabatan yang ada,” katanya.

Kurniadi menegaskan seluruh proses dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku agar pejabat yang terpilih nantinya memiliki kompetensi dan legalitas yang kuat dalam menjalankan tugas.

"Sejauh ini, 11 formasi jabatan yang diseleksi mencakup berbagai posisi strategis, termasuk di lingkungan Sekretariat Daerah dan instansi lainnya seperti Satpol PP," ujarnya.