RRI.CO.ID, Surakarta - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta mencatat realisasi anggaran sebesar Rp8.373.488.562 atau 65 persen dari total pagu anggaran Rp12.787.905.000 hingga 4 Agustus 2026. Capaian tersebut menunjukkan pengelolaan anggaran tetap berjalan sesuai target meskipun pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026.

Berdasarkan data My Integrated Treasury Reporting and Evaluation System (MyInTRESS) Kementerian Keuangan RI, LPP RRI Surakarta masih memiliki sisa pagu sebesar Rp4.414.416.438 atau sekitar 35 persen yang akan dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan program kerja pada Semester II Tahun Anggaran 2026.

Di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah, LPP RRI Surakarta tetap memprioritaskan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Operasional penyiaran, pemberitaan, layanan informasi publik, transformasi digital, serta pelestarian seni dan budaya Jawa menjadi fokus utama dalam pemanfaatan anggaran.

PPK LPP RRI Surakarta, Guntur Giox's Noviyanto, mengatakan efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam penyelenggaraan program budaya yang selama ini menjadi identitas RRI Surakarta.

"RRI Surakarta selama ini menjadi salah satu benteng pelestarian budaya Jawa melalui siaran ketoprak, wayang kulit, gending Jawa, hingga berbagai pagelaran seni secara langsung. Efisiensi anggaran membuat kami harus lebih selektif dalam penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan seniman lokal karena adanya penyesuaian biaya produksi dan honorarium. Namun, komitmen kami untuk melestarikan budaya tidak berubah. Kami terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas seni, sanggar budaya, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan agar ruang bagi seniman tetap terbuka dan budaya Jawa tetap hadir melalui siaran radio maupun platform digital RRI," ujarnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPP RRI Surakarta, Guntur Giyok Nofianto Selasa (4 Agustus 2026) menjelaskan, pelestarian budaya merupakan bagian dari mandat RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Oleh karena itu, berbagai inovasi terus dilakukan agar program budaya tetap berjalan meski dengan dukungan anggaran yang lebih terbatas.

Komitmen tersebut sejalan dengan semangat yang selama ini dibangun LPP RRI Surakarta. Dalam acara pisah sambut Kepala LPP RRI Surakarta pada 2025, mantan Kepala LPP RRI Surakarta Bambang Dwiana menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya pelestarian budaya.

"Solo luar biasa, kota pertunjukan, seni tradisi, seni budaya tidak pernah berhenti. Harapan saya, Solo tidak boleh hilang budayanya. Kita berjuang bagaimana agar pagelaran ketoprak, wayang, tonil, dan wayang kulit tetap bisa eksis melalui gotong royong bersama berbagai pihak," kata Bambang Dwiana.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan agar kebijakan efisiensi tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik.

"Pemangkasan anggaran yang tidak hati-hati berpotensi memberikan risiko gangguan ekonomi, terutama pemangkasan anggaran tidak boleh diterapkan pada pos belanja esensial," ujar Bhima kepada ANTARA.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya penghematan, tetapi juga dari kemampuan setiap instansi mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bagi RRI Surakarta, tantangan tersebut dijawab melalui optimalisasi program prioritas, peningkatan efisiensi produksi siaran, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra.

Dengan realisasi anggaran yang telah mencapai 65 persen pada awal Agustus 2026, LPP RRI Surakarta optimistis target penyerapan anggaran hingga akhir tahun dapat tercapai. Pemanfaatan anggaran pada Semester II akan terus difokuskan pada program-program yang mendukung pelayanan informasi publik, penyiaran kebencanaan, edukasi masyarakat, serta pelestarian seni dan budaya sebagai bagian dari tugas dan fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik. (Pandu-Keuangan)