Harga Telur Anjlok Drastis, Peternak Unggas Soloraya Menjerit Alami Kerugian

RRI.CO.ID, Surakarta— Sektor peternakan unggas nasional, khususnya peternak ayam petelur (layer) dan ayam pedaging (broiler), saat ini tengah menghadapi hantaman krisis ekonomi yang sangat luar biasa. Kombinasi fatal antara anjloknya harga jual di tingkat kandang dan melonjaknya biaya bahan baku pakan memicu kerugian masif yang mengancam keberlangsungan hidup para peternak rakyat.

Ketua Peternak Boyolali Bersatu yang jugq Koordinator Lapangan Dr. Hewan Kris Handrika Imanuel Raharjo, mengungkapkan situasi di lapangan kini sudah masuk dalam tahap yang sangat memprihatinkan. Menurutnya, harga komoditas telur dan daging ayam di kalangan peternak terjun bebas jauh di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Hari ini peternak broiler maupun peternak layer sangat merasakan terpukul karena harga jual dari kandang sangat-sangat murah. Broiler bahkan bisa menyentuh Rp12.500 di kandang, padahal harga acuan pemerintah Rp19.500. Sementara itu, harga telur hari ini jatuh ke angka Rp16.500 di kalangan peternak," ungkap Drh. Kris Handrika saat diwawancarai di sela-sela aksi penyampaian aspirasi peternak, Selasa 7 Juli.

Ketimpangan Regulasi dan Teka-Teki Harga Acuan Para peternak mempertanyakan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada nasib mereka. Di tengah melambungnya biaya produksi, pemerintah justru menurunkan harga acuan penjualan telur sebesar Rp2.500, yakni dari Rp26.500 menjadi Rp24.000 per kilogram.

"Secara logika, kalau hari ini harga bahan baku naik, kenapa harga acuan penjualan telur justru diturunkan? Ini kami juga perlu jawaban," tegas Kris dengan nada kecewa.

Kondisi ini diperparah dengan kebijakan impor satu pintu untuk bahan baku pakan yang sedang digodok pemerintah. Alih-alih menurunkan harga, dalam setengah tahun terakhir komoditas krusial seperti bungkil kedelai justru melonjak hingga Rp2.000 per kilogram. Kenaikan ini secara otomatis mendongkrak Harga Pokok Produksi (HPP) secara signifikan.

Kalkulasi Kerugian Masif Peternak

Saat ditanya mengenai besaran kerugian riil yang diderita, Kris memaparkan angka kalkulasi yang sangat mengejutkan. Dengan estimasi rata-rata HPP ideal yang menyentuh angka Rp26.000 per kilogram, celah margin negatif akibat harga pasar yang hanya Rp16.500 memicu kerugian bersih sekitar Rp9.000 hingga Rp10.000 untuk setiap kilogram telur yang diproduksi.

"Kalau dihitung dari HPP Rp26.000 per kilo dan harga di peternak Rp16.500, berarti kami rugi Rp9.000 sampai Rp10.000 per kilo. Bayangkan jika peternak kecil pelihara 1.000 ekor ayam menghasilkan sekitar 50 kilo telur per hari, mereka kehilangan Rp500.000 setiap harinya. Bagaimana dengan peternak besar yang produksinya berlipat ganda? Kerugian luar biasa ini sangat dirasakan," jelasnya.

Beban peternak kian berlipat karena segala biaya penunjang operasional non-pakan seperti upah pekerja, tarif listrik, biaya penanganan kematian ternak, hingga pemenuhan regimen vaksinasi seluruhnya harus ditanggung sendiri secara mandiri tanpa adanya jaring pengaman dari pemerintah. Peternak mengeluhkan absennya pemerintah saat harga jatuh, namun pemerintah sangat agresif melakukan operasi pasar ketika harga telur melonjak naik di pasaran.

Tiga Tuntutan Utama Peternak terhadap Pemerintah Merespons ketidakadilan pasar ini, asosiasi peternak membawa tiga tuntutan fundamental ke permukaan:

Stabilisasi Pasokan dan Harga Bahan Baku Pakan: Pemerintah didesak menjaga komitmen harga jagung. Meskipun harga acuan pemerintah untuk jagung ditetapkan Rp5.500, faktanya di tingkat peternak harganya melonjak hingga Rp6.800–Rp7.000 per kilo. Peternak menuntut keadilan: jika telur bisa dioperasi pasar saat mahal, kenapa komoditas jagung pakan tidak dilakukan hal serupa?

Jaminan Jual Berbasis HPP: Meminta pemerintah mengontrol harga jual telur dan ayam di atas HPP, demi memastikan peternak tidak terus-menerus menanggung kerugian demi kerugian.

Pembentukan Kementerian Peternakan: Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kementerian Pertanian. Mengingat industri peternakan nasional sudah sangat besar dan krusial, peternak berharap bidang ini dipisahkan menjadi kementerian tersendiri agar dapat dikelola secara fokus dan optimal, bukan sekadar menjadi urusan sampingan.

Langkah reformasi birokrasi ini dinilai sangat mendesak demi mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan target swasembada pangan nasional yang berkelanjutan, sekaligus memastikan ketersediaan protein hewani yang murah, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. (SF)