Disinformasi Video Peresmian Bantuan Pemerintah Usia 40–70 Tahun di TikTok

RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan video di media sosial TikTok dari akun "presidenindonesiaku1" menyebarkan disinformasi yang mencatut nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam rekaman tersebut, pengunggah mengeklaim adanya peresmian program bantuan pemerintah khusus bagi masyarakat yang berusia 40 hingga 70 tahun.

Melansir laman resmi TurnBackHoax, narasi manipulatif yang menyasar kelompok usia produktif dan lansia ini beredar luas untuk memancing perhatian netizen. Hingga awal September, konten fiktif tersebut telah mengantongi ratusan tanda suka serta dibagikan ulang oleh ratusan pengguna TikTok.

Guna memverifikasi kebenaran klaim tersebut, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo melakukan penelusuran gambar terbalik menggunakan Google Lens. Hasil pelacakan menunjukkan bahwa cuplikan video tersebut diambil dari dokumentasi peninjauan perbaikan jalan pascabencana di Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Desember 2025.

Pemeriksaan dilanjutkan dengan memasukkan kata kunci terkait program bantuan khusus rentang usia tersebut ke mesin pencari Google. Penelusuran tidak menemukan satu pun pemberitaan media tepercaya maupun rilis resmi dari instansi pemerintah yang membenarkan keberadaan insentif tersebut.

Verifikasi teknis turut dilakukan terhadap nomor kontak pendaftaran yang tertera pada kolom bio akun pengunggah. Hasil pelacakan basis data Getcontact mengonfirmasi bahwa nomor telepon tersebut tidak memiliki keterkaitan resmi dengan kementerian maupun lembaga penyalur bantuan negara.

Berdasarkan fakta-fakta yang berhasil dihimpun, unggahan video disertai tautan kontak pendaftaran tersebut dipastikan sebagai konten tiruan. Modus pencatutan dokumentasi presiden ini sengaja dirancang untuk mengelabui warga demi kepentingan pengumpulan data pribadi.

Pemanfaatan dokumentasi kunker pejabat negara kerap dijadikan umpan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk memuluskan penipuan digital. Oleh karena itu, memastikan keaslian informasi program pemerintah melalui saluran komunikasi resmi menjadi langkah krusial agar masyarakat tidak terjerat penipuan.