RRI.CO.ID, Surakarta - Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim memuat tautan resmi pendaftaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Unggahan tersebut menyebut program BSPS 2026 menargetkan pembangunan sekitar 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia.

Unggahan itu dibagikan oleh akun Facebook “Bantuan sosial” dan mengarahkan pengguna ke sebuah tautan pendaftaran. Namun, hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo menunjukkan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yakni pkp.go.id.

Alih-alih menuju laman pemerintah, tautan tersebut mengarahkan pengguna ke halaman yang meminta sejumlah data pribadi. Data yang diminta antara lain nama lengkap dan nomor Telegram aktif.

BSPS merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Bantuan tersebut diberikan sebagai stimulan untuk peningkatan kualitas maupun pembangunan baru rumah swadaya.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/DT/2026, calon penerima BSPS diusulkan oleh pemerintah daerah atau instansi berwenang melalui Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU). Usulan itu selanjutnya diverifikasi dan divalidasi sebelum penerima ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Dikutip dari situs TurnBackHoax.id, mekanisme penyaluran BSPS dilakukan melalui proses administratif pemerintah, bukan dengan mengisi formulir pada tautan yang beredar di Facebook. Karena itu, unggahan yang mengklaim menyediakan tautan pendaftaran BSPS tersebut dikategorikan sebagai konten tiruan.

Mafindo mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tautan bantuan pemerintah yang beredar di media sosial. Masyarakat disarankan memeriksa alamat situs dan memperoleh informasi melalui kanal resmi kementerian atau lembaga terkait sebelum menyerahkan data pribadi.