RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan di platform media sosial Facebook yang diunggah oleh akun "Pupuk Subsidi 2026" membagikan tautan pendaftaran program Bantuan Pupuk Subsidi (BPS) dari pemerintah. Dalam unggahan tersebut, pelaku mengeklaim bahwa Menteri Pertanian menyalurkan bantuan gratis berupa pupuk Urea, NPK, ZA, SP-36, hingga pupuk organik bagi petani yang mengisi formulir digital.

Meskipun konten manipulatif ini hanya mendapatkan interaksi minim hingga pertengahan Juli, bahaya pencurian data di balik tautan semacam ini tetap mengintai masyarakat pedesaan. Modus penyebaran informasi palsu sektor pertanian ini sengaja mengincar para petani yang mendambakan pasokan pupuk subsidi secara mudah dan cepat.

Dikutip dari laman Turnbackhoax.id, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo telah melakukan penelusuran dengan mengakses tautan pendaftaran dalam unggahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan sama sekali tidak terhubung ke situs resmi Kementerian Pertanian RI di www.pertanian.go.id, melainkan ke situs bodong penyerap data.

Halaman tidak resmi tersebut secara agresif meminta pengunjung untuk mengisikan informasi pribadi yang sensitif seperti nama lengkap dan nomor Telegram aktif. Praktik ini disinyalir merupakan modus peretasan atau penyalahgunaan identitas digital milik warga yang kurang mewaspadai keaslian domain internet.

Penelusuran lebih lanjut pada kanal resmi Instagram Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan RI, yaitu @pspkementan, makin mempertegas kebohongan klaim tersebut. Pihak Ditjen PSP secara terbuka mengingatkan publik untuk mewaspadai berbagai bentuk penipuan bantuan pertanian yang beredar di media sosial.

Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan pupuk, pestisida, maupun alat mesin pertanian tidak pernah dibuka melalui pendaftaran mandiri via media sosial atau tautan berantai. Seluruh alokasi bantuan disalurkan melalui mekanisme usulan e-Banper dari Dinas Pertanian daerah setempat sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, tautan pendaftaran bantuan pupuk yang beredar di Facebook tersebut dipastikan merupakan konten buatan. Ketelitian dalam menyaring informasi dari ranah digital menjadi perisai utama agar para petani tidak menjadi korban penipuan yang memanfaatkan nama lembaga negara.