RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan di platform Facebook yang dibagikan oleh akun "bantuan sosial" memicu perhatian publik dengan membagikan tautan pendaftaran Program Bantuan Pangan 2026. Dalam narasi yang disebarkan, pengunggah mengeklaim bahwa Kementerian Sosial RI menyalurkan paket bantuan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur untuk mencukupi kebutuhan harian masyarakat.

Melansir website Turnbackhoax.id, konten manipulatif yang beredar sejak akhir Juli tersebut telah memancing interaksi warga yang mendambakan bantuan bahan pokok. Hingga awal Agustus, unggahan tersebut terpantau mengantongi puluhan tanda suka serta puluhan komentar dari pengguna Facebook yang terhasut oleh penawaran tersebut.

Menanggapi peredaran tautan mencurigakan ini, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo langsung melakukan penelusuran dengan mengakses tautan pendaftaran dalam unggahan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut sama sekali tidak terhubung ke laman resmi Kemensos maupun portal cekbansos.kemensos.go.id, melainkan ke situs bodong penampung data pribadi.

Di dalam halaman tidak resmi tersebut, pengguna justru diminta untuk memasukkan identitas sensitif seperti nama lengkap serta nomor Telegram aktif. Praktik pengumpulan data ini disinyalir kuat sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing yang sengaja menyasar warga penerima manfaat.

Penelusuran basis data pada laman resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengonfirmasi bahwa skema bantuan beras 30 kg beserta telur tersebut tidaklah benar. Program bantuan pangan resmi pemerintah menyasar KPM dengan alokasi 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, bukan paket komoditas sebagaimana yang diklaim pengunggah.

Prosedur pengusulan penerima bantuan sosial yang sah juga hanya dapat dilakukan melalui fitur "Usul" pada aplikasi resmi Cek Bansos atau via pemerintah daerah setempat. Seluruh data calon penerima wajib melewati verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebelum disalurkan secara resmi oleh Perum Bulog.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, unggahan beserta tautan pendaftaran bantuan sosial tersebut dipastikan merupakan konten tiruan. Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi bantuan pemerintah langsung melalui portal resmi lembaga negara agar terhindar dari potensi penipuan siber.