RRI.CO.ID, Surakarta - Wali Kota Solo, Respati Ardi, sangat menyambut baik respons Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan moratorium pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ada di Kota Solo.

Dikatakan mantan Ketua HIPMI Solo ini juga bahwa langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan MBG di Kota Bengawan berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan mengutamakan kualitas bagi penerima manfaat.

Ditemui di Rumah Dinas Loji Gandrung pada Rabu, 10 Juni 2026, Respati Ardi menegaskan bahwa usulan moratorium tersebut merupakan aspirasi warga Solo yang diperjuangkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot).

"Bulan Februari yang lalu kami sudah bersurat terkait moratorium yang ada di Solo agar lebih tepat sasaran, lebih bermanfaat bagi calon penerima nantinya. Saya sampaikan ini aspirasi saya atas nama warga Solo. Saya mengucapkan terima kasih sudah didengar terkait moratorium ini," kata Respati Ardi.

Wali Kota Solo, Respati Ardi mengajukan moratorium kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hanya 81 unit, dengan target penerima manfaat mencapai 160 ribu.

"Jadi saat ini sudah beroperasi itu sekitar 70. Kalau surat kami, kami berharap itu maksimal di 80 sekian, dengan target penerima 160 ribu," katanya menambahkan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Kota Solo memang terus dilakukan Pemerintah Kota. Dalam pengawasan, Pemkot melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK untuk turut serta memantau jalannya program MBG.

Keterlibatan TP PKK terhadap kelancara program MBG menjadi bagian penting untuk memastikan kualitas layanan dan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat.

Bahkan, atas upaya tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menjadikan TP PKK Kota Surakarta sebagai role model pelaksanaan MBG di Jateng. (JK)