Audiensi MBG Dengan Bappenas, Wali Kota Solo Berikan Masukan

RRI.CO.ID, Surakarta - Pemerintah Kota Surakarta mengadakan audiensi bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas) terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Acara ini dihadiri Wali Kota Surakarta, Respati Ardi dan Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang juga Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas.

Ditemui setelah menghadiri audiensi pada Senin, 13 April 2026, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi menceritakan sudah memberikan masukan dari kendala-kendala di daerah, khususnya Kota Bengawan.

"Kami memberikan apa yang ada di lapangan, kendala-kendala dan sangat berharap ke depan perencanaan (MBG) bisa lebih baik. Bappenas juga bisa memberikan masukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dengan data riil yang hari ini kita berikan seluruh masalah-masalah," kata Respati Ardi.

Ditambahkan Respati Ardi, dirinya berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa benar-benar terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

"Terpenting manfaat. Kalau kebermanfaatannya jelas, masyarakat merasakannya, berarti bagus dan mau mengoreksi jika ada yang keliru," katanya menambahkan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Manajemen Risiko Pembangunan yang juga Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas, Erwin Dimas menjelaskan dalam audiensi ini ada tiga hal yang selalu ditekankan kepada daerah untuk menjalankan program MBG.

Pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai intervensi Program MBG yang telah berjalan di daerah, termasuk mengidentifikasi kendala dan catatan lapangan yang muncul selama implementasi.

Kedua, menyoroti pentingnya inovasi dari pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program, khususnya di tengah dinamika dan tantangan yang dihadapi di lapangan.

Dan ketiga dilakukan penilaian terhadap efektivitas intervensi yang telah dilaksanakan, guna menentukan langkah penguatan program. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan desain Program MBG untuk tahun 2026 dan 2027.

Ditambahkan Erwin Dimas, Kota Surakarta dinilai sebagai salah satu daerah dengan pelaksanaan program yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.

"Solo termasuk kota yang cukup maju, sehingga tantangan yang dihadapi relatif tidak sebesar daerah lain. Namun demikian, tetap ada celah untuk peningkatan kualitas program," ucap Erwin Dimas. (JK)