RRI.CO.ID, SRAGEN – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan Sekolah Rakyat akan dievaluasi secara berkala setiap tahunnya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Menariknya, bagi keluarga prasejahtera yang kondisi ekonominya mulai membaik atau "naik kelas", anak-anak mereka akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya.

Hal tersebut disampaikan Mensos saat menghadiri pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) hari pertama di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen, Selasa 14 Juli didampingi langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas. Gus Ipul sapaan akrabnya menambahkan bahwa kebijakan ini sudah mulai berjalan.

Pada tahun ajaran ini, sudah ada beberapa siswa yang didorong untuk pindah ke sekolah umum karena status kesejahteraan keluarganya tercatat telah meningkat. Sekolah Rakyat sendiri memang dirancang khusus untuk memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu, prasejahtera, hingga yang masuk kategori miskin ekstrem.

"Setiap tahun kita ukur karena ini pendampingan bagian dari pengentasan kemiskinan. Maka kalau desilnya naik, itu kita sarankan untuk bisa masuk ke sekolah yang lain," ujar Mensos Saifullah Yusuf.

Terkait mekanisme penyaringan siswa, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Yuniarti, menjelaskan bahwa proses penjangkauan di lapangan dilakukan oleh teman-teman pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan sistem digital.

"Ketika melakukan penjangkauan itu kan pakai sistem ya, temen-temen PKH. Tapi yang jelas dengan sistem ini nama sistemnya Stara ini akan terkoneksi langsung dengan pusat," kata Yuni.

Saat disinggung mengenai nasib anak dari guru PPPK Paruh Waktu yang notabene memiliki gaji di bawah UMK Sragen, Yuni tidak menjawab secara gamblang. "Saya tidak bisa menjawab iyu bisa. Tapi asal sesuai kriteria, (bisa masuk)," ujarnya.

Untuk memaksimalkan daya tampung dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas, Kementerian Sosial saat ini sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk meningkatkan kapasitas gedung sekolah.

Berdasarkan arahan langsung dari Presiden, kapasitas Sekolah Rakyat yang semula dirancang untuk menampung 1.000 siswa akan ditingkatkan secara bertahap agar mampu menampung hingga 2.000 siswa, mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA. MI