KBRN, Surabaya : Perkembangan dinamika politik yang semakin pesat, membuat kebijakan pemerintah diharapkan dapat dikomunikasikan dengan lancar ke masyarakat. Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNAIR, Dr Suko Widodo Drs MSi, Minggu (13/4/2025), mengatakan Rakyat adalah raja. "Dalam sistem demokrasi, kewajiban pemerintah yakni melayani rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Namun, dalam prakteknya, cara komunikasi pemerintah seringkali menempatkan diri seolah lebih berkuasa, alih-alih berperan sebagai pelayan publik," ujar Suko Widodo.

"Juru bicara kepresidenan maupun kementerian, seringkali menggunakan diksi yang terkesan instruktif dan kurang menunjukkan empati terhadap rakyat."

Suko Widodo menambahkan komunikasi memiliki hukum irreversible, yang tidak bisa ditarik ulang.

"Karena itu, lembaga pemerintah sebelum menyampaikan sesuatu, harus menemukan akar masalahnya, baru berkomentar. Jadi, pemerintah jangan reaktif, tapi responsif,” kata Suko.

Krisis komunikasi yang dilakukan pemerintah dapat membentuk citra negatif di mata publik. Dan dikhawatirkan akan mengurangi kredibilitas dan menurunnya legitimasi. Dampaknya rakyat akan terus melakukan unjuk rasa pada pemerintah.

“Di dalam demokrasi yang bagus, terdapat media yang sehat. Media berfungsi untuk membangun kesadaran publik dan menjalankan peran kontrol terhadap rezim yang berkuasa," ujar Suko.

"Rakyat berhak menerima informasi yang benar dan bukan hoax. Media yang sehat adalah media yang independen, tidak berpihak pada kepentingan tertentu, dan berkomitmen pada prinsip transparansi serta objektivitas," kata Suko Widodo mengakhiri.