BMKG Pantau Gempa Surabaya dengan 15 Intensitymeter

RRI.CO.ID, Surabaya - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat pemantauan kegempaan di Kota Surabaya dengan memasang 15 unit intensitymeter atau Intensity Reis. Perangkat ini digunakan untuk merekam dan membantu menghitung intensitas atau tingkat guncangan gempa di suatu lokasi.

Plt. Kepala Stasiun Geofisika Pasuruan, Suwarto mengatakan jaringan pemantauan gempa terus dikembangkan untuk memperoleh informasi kegempaan secara lebih cepat dan akurat. Ia menyebut, secara nasional terdapat sekitar 500 seismograf, dengan sekitar 53 perangkat berada di Jawa Timur.

“Untuk Surabaya sendiri ada 15 intensitymeter. Kemudian ada accelerograph yang kita tempatkan di beberapa lokasi, antara lain di Benowo, Jambangan, dan ITS,” ujar Suwarto saat diwawancarai RRI Surabaya, Senin 21 September 2026.

Keberadaan perangkat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemantauan guncangan gempa di wilayah perkotaan. BMKG menjelaskan, intensitymeter dapat digunakan untuk menghasilkan informasi intensitas guncangan, termasuk dalam skala MMI, sedangkan data accelerograph juga digunakan dalam penghitungan informasi intensitas awal. Informasi intensitas tersebut merupakan hasil pengolahan data dan bukan alat untuk memprediksi kapan gempa akan terjadi.

Pemasangan 15 unit Intensity Reis di Surabaya juga telah dilakukan BMKG karena wilayah ini memiliki kerentanan terhadap gempa. Perangkat tersebut secara berkala dipelihara untuk memastikan fungsinya tetap mendukung pemantauan kegempaan.

Suwarto menambahkan, penguatan pemantauan masih membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, BMKG berharap Pemerintah Kota Surabaya dapat ikut mendukung penyediaan maupun pengembangan perangkat pemantauan kegempaan di wilayah kota.

“Kami juga mengharapkan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya, bisa berkolaborasi dalam penyediaan alat-alat pemantauan, sehingga jaringan yang ada semakin kuat dan informasi yang diperoleh semakin baik,” katanya.

Penguatan pemantauan tersebut menjadi relevan di tengah munculnya pembahasan mengenai istilah “Sesar Surabaya-Madura”. BMKG sebelumnya telah menjelaskan bahwa istilah tersebut tidak merujuk pada satu sesar tunggal yang membentang dari Surabaya hingga Madura. Dalam Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2017, Surabaya dikaitkan dengan zona Sesar Kendeng, sedangkan Madura berada pada jalur Sesar RMKS atau Rembang-Madura-Kangean-Sakala.

Pemetaan sumber gempa kemudian diperbarui melalui Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional. Pembaruan tersebut mencakup jalur dan geometri sesar, segmentasi, penambahan sumber gempa aktif, skenario patahan, hingga parameter magnitudo potensial dan laju gerak sesar. Dalam pemutakhiran itu dipetakan 402 sumber gempa beserta parameternya.

Dalam pemutakhiran tersebut, Suwarto menjelaskan adanya Segmen Surabaya dan Segmen Waru yang perlu menjadi perhatian dalam memahami potensi kegempaan di sekitar Surabaya. Namun, keberadaan sumber gempa aktif tidak berarti gempa dapat dipastikan akan terjadi pada waktu tertentu.

“Yang perlu dipahami masyarakat adalah kita tidak bisa menentukan kapan gempa akan terjadi. Karena itu, yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasinya,” ucap Suwarto.

Upaya kesiapsiagaan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat. BMKG secara rutin melakukan sosialisasi mengenai potensi gempa, cara melindungi diri saat terjadi guncangan, serta langkah yang harus dilakukan sebelum dan sesudah bencana. Program BMKG Goes to School menjadi salah satu bentuk edukasi tersebut, termasuk yang telah dilaksanakan di sekolah di Surabaya.

Dengan demikian, keberadaan 15 intensitymeter di Surabaya bukan untuk meramalkan waktu terjadinya gempa, melainkan memperkuat pemantauan terhadap guncangan yang terjadi. Masyarakat diharapkan tidak panik terhadap informasi mengenai sesar aktif, tetapi juga tidak mengabaikan potensi risikonya dengan meningkatkan pengetahuan, kesiapan keluarga, serta mengikuti informasi kebencanaan dari BMKG dan pemerintah.