Kepuasan Turun, Fraksi Gerindra Minta Pemkab Sidoarjo Percepat Evaluasi Kinerja

‎RRI.CO.ID, Sidoarjo - Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo meminta pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana melakukan evaluasi menyeluruh. Permintaan itu disampaikan setelah survei terbaru Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan pasangan tersebut terus menurun.

‎Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo Ahmad Muzayin Syafrial mengatakan, tingkat kepuasan publik saat ini berada pada angka 70,6 persen. Angka itu turun dari 84,9 persen pada 100 hari pertama pemerintahan, menjadi 80,5 persen setelah enam bulan, dan 71,8 persen pada satu tahun pemerintahan.

‎"Secara kumulatif, terjadi penurunan sebesar 14,3 persen poin. Penurunannya memang cukup besar, tetapi ini menjadi bahan evaluasi kami bersama ke depannya," kata Muzayin dalam diskusi Fraksi Gerindra di Sidoarjo, Senin 7 September 2026.

‎Menurut Muzayin, hasil survei tersebut semestinya tidak digunakan untuk saling menyalahkan. Sebagai partai pengusung pasangan Subandi-Mimik, Gerindra justru melihat penurunan kepuasan publik sebagai peringatan agar pemerintah segera memperbaiki kinerja.

‎"Penurunan 14,3 persen ini harus menjadi peringatan dini untuk melakukan evaluasi total, bukan dijadikan bahan saling menyalahkan," ujarnya.

Gerindra juga meminta adanya keterbukaan terkait metodologi survei. Muzayin menyoroti perbedaan antara angka kepuasan agregat 70,6 persen dengan rincian responden sangat puas 8,3 persen, puas 35,2 persen, dan cukup puas 25,9 persen yang jika dijumlahkan menjadi 69,4 persen.

‎"Karena itu, kami mendorong adanya klarifikasi metodologis secara terbuka agar publik mendapat informasi yang akurat dan benar," katanya.

‎Muzayin mengatakan sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah antara lain ketenagakerjaan dan pengangguran, pendidikan, serta koordinasi antar organisasi perangkat daerah. Menurut dia, setelah lebih dari satu tahun pemerintahan berjalan, ukuran keberhasilan semakin ditentukan oleh hasil yang dirasakan masyarakat.

‎"Persepsi publik ini harus dipadukan dengan data kinerja objektif, mulai dari angka pengangguran, efektivitas penanganan banjir, pelayanan publik hingga realisasi anggaran," katanya.

‎Di tengah penurunan kepuasan terhadap pemerintah daerah, elektabilitas Partai Gerindra dalam survei yang sama justru disebut mencapai 14,4 persen. Muzayin menilai capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan tanggung jawab politik untuk memperkuat fungsi pengawasan.

‎Sebagai partai pengusung, Gerindra menyatakan tetap mendukung pemerintahan Subandi-Mimik sekaligus menjalankan fungsi kontrol. "Mendukung bukan berarti membenarkan seluruh kebijakan dan mengkritik bukan berarti meninggalkan pemerintahan," ujar Muzayin.

‎Gerindra meminta pemerintah mempercepat program prioritas dan memperbaiki kebijakan yang belum mencapai target. Program yang dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat juga didorong untuk dievaluasi secara menyeluruh.

‎

‎