Fraksi PDI-P Pertanyakan Besaran Dana Cadangan Pilgub Jatim

  • 31 Agt 2026 20:12 WIB
  •  Surabaya

RRI.CO.ID, Surabaya - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mempertanyakan dasar penetapan Dana Cadangan Pilgub Jawa Timur sebesar Rp600 miliar. Angka tersebut dinilai perlu dijelaskan karena kebutuhan Pilgub 2024 mencapai sekitar Rp1,086 triliun.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Y. Ristu Nugroho, mengatakan perbedaan angka tersebut harus memiliki dasar perhitungan yang jelas. Menurutnya, kebutuhan pembiayaan setiap periode memang dapat berubah, tetapi alasan penetapan nominalnya perlu disampaikan secara terbuka.

“Perbedaan angka tersebut tentu dapat memiliki alasan yang rasional karena kebutuhan setiap periode dapat berubah. Tetapi dasar perhitungannya perlu disampaikan secara terang agar DPRD dan masyarakat memahami mengapa Rp600 miliar dinilai memadai,” katanya, Senin 31 Agustus 2026.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat anggaran Pilgub Jawa Timur meningkat dari Rp535 miliar pada 2008 menjadi Rp1,086 triliun pada 2024. Dalam kurun 2008–2024, kenaikannya mencapai sekitar 103 persen dan dipengaruhi berbagai kebutuhan penyelenggaraan.

“Persoalan pembiayaan Pilgub perlu dilihat dalam perspektif yang lebih panjang. Kita juga perlu melihat apakah peningkatan biaya demokrasi telah diikuti peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Dana Cadangan Rp600 miliar direncanakan dipenuhi selama tiga tahun, yakni Rp275 miliar pada 2027, Rp200 miliar pada 2028, dan Rp125 miliar pada 2029. Fraksi menilai pola penyisihan bertahap tersebut patut diapresiasi karena mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kesinambungan APBD.

“Pola penyisihan secara bertahap patut diapresiasi karena memperhatikan kondisi fiskal daerah dan kesinambungan APBD. Ketentuan tersebut juga memberikan ruang untuk menyesuaikan besaran dana dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya memahami kebutuhan pembentukan Dana Cadangan Pilgub Jawa Timur. Namun, metodologi penetapan Rp600 miliar masih perlu diperkuat agar DPRD dan masyarakat memahami dasar kecukupan dana serta risiko jika kebutuhan anggaran lebih besar.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....