RRI.CO.ID, Surabaya - Komisi B DPRD Jawa Timur mempertanyakan alokasi anggaran untuk sektor-sektor mitra dalam Rancangan Perubahan APBD 2026. Pasalnya, sektor tersebut menyumbang sekitar 66,9 persen terhadap PDRB Jawa Timur, tetapi hanya mendapat anggaran sekitar Rp1,36 triliun.
Komisi B menyampaikan sorotan itu dalam laporan pembahasan Rancangan Perubahan APBD 2026 yang disampaikan juru bicara Ony Setiawan. Komisi juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Triwulan II 2026 yang mencapai 5,72 persen, lebih tinggi dari nasional sebesar 5,29 persen.
“Capaian ini tentu tidak lepas dari kinerja berbagai sektor yang menjadi mitra Komisi B. Sektor-sektor tersebut memberikan kontribusi sekitar 66,9 persen terhadap PDRB Jawa Timur,” kata Ony.
Berdasarkan pembahasan bersama OPD mitra, anggaran Komisi B sekitar Rp1,36 triliun atau 4,56 persen dari total Rancangan Perubahan APBD 2026. Meski naik 8,69 persen dari APBD murni, Komisi B menilai kecukupan anggaran tetap perlu diperhatikan.
“Yang perlu dilihat bukan hanya kenaikannya. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut cukup menjawab kebutuhan sektor-sektor dengan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Komisi B juga menyoroti kebutuhan anggaran untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Menurut komisi, perhatian terhadap sektor tersebut harus sebanding dengan kontribusinya terhadap ekonomi Jawa Timur.
“Kita menghadapi sejumlah agenda penting, mulai dari swasembada pangan hingga penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman El Nino,” imbuhnya.
Komisi B meminta pemerintah daerah mencermati potensi SILPA Tahun Anggaran 2026. Penyerapan anggaran harus optimal agar manfaatnya dirasakan masyarakat dan belanja pemerintah mampu menggerakkan ekonomi.
“Jangan sampai anggaran yang sudah dialokasikan tidak terserap secara optimal. Akibatnya, manfaatnya tidak dirasakan masyarakat dan fungsi belanja pemerintah tidak maksimal,” jelasnya.
Komisi B juga menyoroti potensi sisa anggaran belanja gaji pegawai yang dinilai relatif mudah diproyeksikan sejak awal tahun. Komisi meminta evaluasi agar anggaran yang tersedia tepat sasaran, segera dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....