RRI.CO.ID, Jombang - Semangat Qanun Asasi, fondasi awal Nahdlatul Ulama (NU), kembali mendapat tempat dalam Muktamar ke-35 NU. Di tengah perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU, muncul dorongan untuk mengembalikan organisasi pada khittah awal mengurus umat, menjaga persatuan, dan tidak terseret terlalu jauh dalam politik elektoral.
Arah itu terlihat dari keputusan muktamirin memilih mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk menentukan Ketua Umum PBNU. Pilihan tersebut mengungguli pemilihan langsung dengan perolehan 401 suara berbanding 150 suara. Muktamar juga menyepakati ketentuan masa jeda satu tahun bagi calon yang memiliki keterkaitan dengan partai politik.
Keputusan tersebut mempertegas keinginan sebagian besar warga NU agar organisasi tidak menjadikan politik elektoral sebagai pusat perhatian. Survei Parameter Politik Indonesia pada 20 Juli-3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan 65,8 persen warga NU setuju organisasi menjauh dari politik elektoral. Sebanyak 76,1 persen berharap PBNU fokus mengurus umat dan agama.
Ketika politik elektoral hendak ditempatkan pada jarak yang lebih proporsional, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana NU menguatkan perannya dalam kehidupan warga. Salah satu jawabannya kembali mengarah pada akar sejarah NU: kemandirian ekonomi.
Di titik inilah warna kewirausahaan kembali muncul dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Nama Gus Kikin menjadi salah satu figur yang mengemuka, dengan latar belakang organisasi sekaligus pengalaman sebagai pengusaha.
| Baca juga: Gus Kikin Siap Hidupkan Lagi Qanun Asasi NU |
Ketua PCNU Kabupaten Jombang, KH Fahmi Amrullah Hadzik, menilai latar belakang tersebut menjadi salah satu keunggulan Gus Kikin. Menurutnya, seorang pemimpin NU idealnya tidak menjadikan organisasi sebagai tempat mencari penghidupan, tetapi justru mampu memberi manfaat dan menghidupi masyarakat.
“Gus Kikin ini zuriah muassis, cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari. Darahnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau juga pengusaha, sudah mentas dengan dirinya, insyaallah enggak golek urip nang NU, bisa nguripi.” ungkap nya, Minggu 30 Agustus 2026.
Bagi Fahmi, pengalaman Gus Kikin di organisasi juga melengkapi latar belakang tersebut. Ia menyebut kepemimpinan Gus Kikin di PWNU Jawa Timur berlangsung teduh dan tidak gaduh.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rais PWNU Jawa Timur, KH Abdul Matin Djawahir. Ia menilai Gus Kikin sebagai figur yang mengutamakan ketenangan dan persatuan.
“Sosok yang teduh, tidak gaduh, dan mementingkan ukhuwah.”
Namun, masuknya warna pengusaha dalam bursa kepemimpinan NU bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Jika ditarik ke belakang, sejarah NU mencatat nama KH Hasan Gipo, seorang saudagar asal Surabaya, sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU pertama.
Jejak Hasan Gipo menunjukkan bahwa kewirausahaan pernah menjadi bagian dari ekosistem awal NU. Karena itu, gagasan menghadirkan kekuatan ekonomi dalam kepemimpinan dan gerakan NU hari ini dapat dibaca bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya baru, melainkan sebagai warna lama yang kembali menemukan relevansinya.
Tantangannya kini tentu berbeda. Warga NU berhadapan dengan ekonomi digital, perubahan pola pasar, persoalan UMKM, sekaligus kebutuhan mengoptimalkan aset organisasi. Karena itu, gagasan konsolidasi ekonomi warga nahdliyin menjadi salah satu isu yang mengemuka.
Gus Kikin menawarkan penguatan ekonomi mulai dari kekuatan pasar nahdliyin, pengembangan UMKM hingga pemanfaatan ekonomi digital. Dalam gagasan tersebut, UMKM tidak sekadar dipandang sebagai aktivitas bisnis, tetapi sebagai bagian dari perjuangan mempertahankan kehidupan warga.
Dengan demikian, ekonomi ditempatkan bukan sebagai tujuan semata. Kemandirian ekonomi menjadi salah satu cara agar NU memiliki daya lebih besar untuk mengurus umat tanpa terlalu bergantung pada kepentingan di luar organisasi.
Sikap itu juga sejalan dengan pernyataan Gus Kikin mengenai pencalonannya. Ia menegaskan posisi tersebut bukan sebagai ambisi pribadi.
“Ini amanah, bukan niat pribadi. Bila memang ditugaskan, insyaallah saya siap.”
Di tengah dinamika Muktamar, ia juga menyerukan agar NU tetap rukun dan menyatakan dirinya optimistis menghadapi proses yang berlangsung.
Pada akhirnya, menghidupkan kembali Qanun Asasi bukan semata-mata mengulang sejarah. Nilai-nilai yang menjadi fondasi NU justru diuji untuk menjawab persoalan hari ini: bagaimana organisasi menjaga jarak dari politik elektoral, memperkuat persatuan, sekaligus membangun kemandirian ekonomi warga.
Muktamar ke-35 pun tidak hanya menjadi momentum memilih siapa yang akan memimpin PBNU. Lebih dari itu, muktamar menjadi ruang untuk menentukan bagaimana NU menerjemahkan kembali akar perjuangannya di abad kedua.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....