YLPK Jatim Dorong Pemerintah Lebih Ketat Awasi dan Kendalikan Harga

RRI.CO.ID, Surabaya - Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur mendirong pemerintah lebih berperan efektif dalam mengatur keseimbangan harga bahan pokok di pasaran. Hal ini tak lepas dari fluktuasi harga dan barang subsidi yang tidak tepat sasaran.

Ketua YLPK, Said Sutomo mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan hak konsumen. Menurutnya, kenaikan harga dan subsidi yang tidak tepat kerap kali menyusahkan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah.

"Lebih menyakitkan barang naik, konsumsi tidak tepat sasaran dan barang yang bersubsidi seharusnya dinikmati tapi dinikmati orang lain, itu sangat menyakitkan," kata Said, Selasa 25 Agustus 2026.

Ia mengaku tahu memang ada upaya subsidi tepat menggunakan barcode, hanya saja minimnya pengawasan pemerintah menyebabkan seringkali barang subsidi tidak tepat sasaran. Sehingga, pemerintah didorong untuk melakukan pengawasan lebih ketat dalam upaya pengendalian harga dan distribusi barang.

Said menegaskan pentingnya peran dan konsistensi pemerintah dalam mengendalikan pasar demi menjamin hak-hak fundamental konsumen, terutama terkait kepastian informasi yang benar, jelas, dan jujur. "Fungsi pemerintah itu mengendalikan pasar, jangan diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar seperti negara kapitalis. Hak konsumen atas informasi yang faktual, tidak multitafsir, dan jujur itu fundamental, termasuk transparansi penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) bahan pokok," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah juga harus berani memberikan sanksi tegas dalam rangka pengendalian. Sehingga, tidak ada lagi oknum-oknum yang menyalahgunakan harga hingga barang.

Oleh karena itu, Said juga mendorong digitalisasi dengan penerapan barcode di masing-masing pasar sebagai bentuk transparansi informasi kepada masyarakat. Di mana, dengan barcode tersebut masyarakat dapat mengakses data-data tentang produk, tentang legalitas usaha, hingga spesifikasi barang.

"Fungsi utama negara itu preventif atau pencegahan. Pemberian fasilitas barcode informasi mutu ini sangat mudah dan sangat vital. Pengawasan pemerintah harus bersifat integratif dan bersinergi, bukan sekadar koordinatif yang terbukti sudah kuno," kata Said mengakhiri.