‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Kabupaten Sidoarjo meraih penghargaan sebagai daerah dengan Indeks Perlindungan Anak (IPA) terbaik kedua di Jawa Timur. Penghargaan tersebut diumumkan dalam peringatan Hari Anak Nasional Provinsi Jawa Timur. Penghargaan diserahkan Gubernur Jawa Timur kepada Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana.

‎Momentum tersebut juga diwarnai penandatanganan komitmen bersama membangun ekosistem perlindungan anak di ruang digital. Penandatanganan disaksikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, serta Kepala Kantor UNICEF Wilayah Jawa-Bali Tubagus Arie Rukmantara.

‎Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, menegaskan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen memberikan perlindungan anak secara menyeluruh. Menurutnya, anak merupakan aset bangsa yang harus dijamin pemenuhan hak-haknya sekaligus dilindungi dari berbagai ancaman, baik di dunia nyata maupun ruang digital.

‎"Pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan anak dari berbagai ancaman, baik secara fisik maupun digital harus menjadi komitmen bersama," kata Mimik Idayana, Selasa 28 Juli 2026.

‎Ia mengatakan tantangan yang dihadapi anak saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan, pelecehan, hingga dampak negatif perkembangan teknologi digital. Karena itu, anak perlu dibekali literasi digital, etika, dan kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak agar terhindar dari cyberbullying, hoaks, konten negatif, maupun eksploitasi digital.

"Sudah menjadi tugas kita bersama untuk membimbing anak-anak agar menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, kreatif, dan tetap aman," ujarnya.

‎Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa anak-anak kini hidup di dua ruang sekaligus, yakni ruang fisik dan ruang digital. Menurutnya, penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat mengganggu tumbuh kembang anak sekaligus membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber.

‎"Di ruang fisik anak-anak butuh keluarga yang hangat, komunikatif dan menyejukkan. Sedangkan di ruang digital anak-anak perlu mendapatkan ruang yang aman," ujar Arifah.

‎Arifah menegaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Ia menilai Jawa Timur telah menjadi contoh melalui berbagai program, termasuk Perisai Anak, untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045.

‎

‎