‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, PCNU, Muhammadiyah, GP Ansor, MUI, serta para tokoh agama menyatakan perang terhadap peredaran minuman keras (miras) ilegal dan praktik prostitusi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi, sebagai langkah menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus mempertahankan Sidoarjo sebagai Kota Santri.

Bupati Sidoarjo H. Subandi menegaskan seluruh usaha penjualan miras tanpa izin akan ditutup melalui operasi gabungan yang melibatkan kepolisian dan Satpol PP. Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sedikitnya 16 titik penjualan miras ilegal, dan jumlah itu diperkirakan masih bertambah.

‎"Hari ini kita rapat dengan Forkopimda dan para kiai. Warung atau usaha miras yang tidak memiliki izin sama sekali akan kita tutup," tegas Subandi, Senin 27 Juli 2026.

‎Operasi terpadu juga akan menyasar tempat hiburan malam, rumah kos, kontrakan, hingga lokasi yang diduga menjadi pusat prostitusi di sejumlah wilayah, seperti Krian, Jabon, dan sekitar Pasar Larangan. Pemkab turut menginstruksikan camat, pemerintah desa, Polsek, dan Koramil memetakan lokasi peredaran miras serta aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban.

‎"Saya bersama Kapolres dan Satpol PP akan turun langsung ke lapangan. Mohon waktu satu bulan, insyaallah kita tuntaskan secara intens," ujar Subandi.

‎Ia juga menegaskan izin usaha melalui sistem OSS tidak dapat dijadikan dasar penjualan miras apabila bertentangan dengan Peraturan Daerah, terutama jika berada di dekat sekolah maupun tempat ibadah.

‎Langkah Pemkab mendapat dukungan penuh dari organisasi keagamaan. Ketua PCNU Kabupaten Sidoarjo KH M. Zainal Abidin menilai pemerintah telah merespons cepat keresahan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Sidoarjo KH Abdul Wahid Harun atau Gus Wahid meminta operasi dilakukan secara menyeluruh.

‎"Hanya satu kata, berantas mafia miras dan prostitusi dari bumi tercinta Sidoarjo," tegasnya.

‎Ia berharap penindakan dilakukan tanpa pandang bulu terhadap seluruh titik peredaran miras dan praktik prostitusi dengan dukungan data dari pemerintah di tingkat kecamatan.

‎

‎