RRI.CO.ID, Surabaya – DPRD Surabaya meminta Pemerintah Kota segera mengisi jabatan pimpinan definitif di seluruh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Daerah (PD). Keberadaan direksi definitif dinilai penting agar perusahaan daerah memiliki keleluasaan mengambil kebijakan strategis dan menghadirkan inovasi untuk meningkatkan kinerja.

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono mengatakan, kondisi sejumlah BUMD yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) tidak boleh berlangsung terlalu lama. Menurutnya, Plt hanya menjalankan roda organisasi, sementara pengembangan perusahaan membutuhkan kepemimpinan yang memiliki mandat penuh.

"Komisi B memang mendorong agar perusahaan-perusahaan daerah ini segera memiliki pimpinan definitif. Pasalnya, pimpinan definitif lebih leluasa menerapkan kebijakan dan inovasi baru, sedangkan PLT saat ini hanya berfokus menjalankan rutinitas yang sudah ada," ujarnya.

Ia menilai direksi definitif memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mewujudkan target perusahaan daerah. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, BUMD juga dituntut mampu meningkatkan keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Kami mendesak agar segera dicarikan pemimpin yang benar-benar kredibel di bidangnya. Jangan sampai kekosongan jabatan berlangsung terlalu lama. Dengan pimpinan definitif, pasti akan muncul inovasi-inovasi yang jauh lebih baik," tambahnya.

Baktiono juga meminta proses seleksi tidak hanya bergantung pada peserta yang mendaftar. Menurutnya, pemerintah kota perlu aktif mencari figur profesional yang memiliki rekam jejak dan kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan daerah.

"Kalau yang sudah diuji ternyata tidak memenuhi syarat, kami sarankan Bagian Perekonomian tidak menunggu calon yang mendaftar, melainkan harus aktif melamar dan mengundang warga Surabaya yang memang memiliki kompetensi. Bisa dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tenaga profesional dari perusahaan swasta maupun multinasional," jelasnya.

Menurut dia, kebutuhan kompetensi setiap BUMD berbeda-beda sehingga proses rekrutmen harus disesuaikan dengan karakter perusahaan. Sebagai contoh, pengelolaan Kebun Binatang Surabaya memerlukan sosok yang memahami aspek bisnis sekaligus konservasi dan mampu membangun kemitraan yang luas.

Hal serupa, lanjut Baktiono, juga berlaku bagi PDAM maupun perusahaan daerah lainnya. Apabila belum ditemukan kandidat yang sesuai, pemerintah kota dapat mencari profesional yang telah terbukti berhasil memimpin perusahaan sejenis.

"Kami akan terus menyampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terbuka. Jika calon yang diuji tidak mampu, segera cari orang lain yang lebih baik," tegasnya.

Ia menambahkan keberadaan Plt tidak dapat dijadikan solusi jangka panjang meski perusahaan masih mencatatkan kinerja positif. Menurutnya, Plt hanya menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga ruang untuk melakukan pembaruan sangat terbatas.

"PLT hanya menjalankan aturan yang sudah ada. Makanya pimpinan definitif sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan dan pengembangan yang lebih maju," tutupnya.