DPRD Surabaya Minta Kasus KBS Jadi Titik Evaluasi Pengawasan Seluruh BUMD
- 23 Jul 2026 11:06 WIB
- Surabaya
RRI.CO.ID, Surabaya - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS) Choirul Anwar dinilai harus menjadi pelajaran bagi seluruh badan usaha milik daerah (BUMD). DPRD Surabaya meminta pemerintah kota menjadikan perkara tersebut sebagai momentum memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola agar tidak berdampak pada kepercayaan masyarakat.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Muhammad Saifuddin mengatakan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum semata. Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMD perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Jangan sampai muncul persepsi, pakannya hewan saja dikorupsi, apalagi pakannya manusia. Ini menjadi tamparan bagi kita semuanya sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali," ujarnya, Rabu, 22 Juli 2026.
Saifuddin menilai pengawasan menjadi aspek yang harus diperkuat karena BUMD memegang peran penting sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dengan sistem kontrol yang baik, potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
"BUMD ini salah satu pemasok PAD. Karena itu kontrolnya harus lebih ketat dan lebih jelas," lanjutnya.
Selain memperkuat pengawasan, ia juga menekankan pentingnya menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memimpin perusahaan daerah. Menurutnya, profesionalisme menjadi faktor utama agar BUMD mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan kontribusi optimal bagi daerah.
"BUMD harus dipimpin orang yang profesional di bidangnya. Kalau tidak, bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghambat pengelolaan usaha dan berdampak pada PAD," tegasnya.
Ia menambahkan, tanggung jawab pengawasan terhadap BUMD berada di tangan pemerintah kota sebagai pemegang kewenangan. Di sisi lain, keterbukaan informasi kepada masyarakat juga perlu diperluas agar publik dapat ikut memantau kinerja perusahaan daerah.
"Masyarakat juga perlu tahu capaian, persoalan, dan progres BUMD sehingga ikut mengontrol," tutupnya.
Kata Kunci / Tags
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....