RRI.CO.ID, Surabaya - Angka pengangguran di Kota Malang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang tahun 2025, sebanyak 27.710 warga tercatat menganggur dari total 486.794 angkatan kerja.

Data BPS menunjukkan pengangguran didominasi lulusan SMA/SMK sebanyak 11.356 orang. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi yang belum bekerja mencapai 6.491 orang sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyiapkan lapangan kerja.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas, meminta pemerintah menjadikan tingginya angka pengangguran sebagai perhatian serius. Menurutnya, kondisi itu cukup menjadi alarm karena Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi.

“Data ini patut menjadi perhatian serius. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan puluhan perguruan tinggi, tetapi masih memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, terutama dari lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi,” ujar Puguh, Selasa 21 Juli 2026.

Puguh menilai tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi. Ia mengatakan kondisi tersebut juga berpotensi memicu munculnya berbagai persoalan sosial apabila tidak segera ditangani melalui langkah yang tepat.

“Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bisa memicu kerentanan sosial, kriminalitas, hingga masalah sosial lainnya. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang progresif dan kolaboratif,” katanya.

Ia mendorong Pemerintah Kota Malang memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah pusat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah memanfaatkan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Jatim untuk meningkatkan keterampilan lulusan SMA dan SMK sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Puguh menilai program pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan yang diperluas secara nasional dapat menjadi solusi bagi lulusan perguruan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan. Sedangkan Pemerintah Daerah bisa berperan sebagai fasilitator.

“Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dengan memetakan perusahaan-perusahaan yang siap menerima peserta magang, lalu menghubungkannya dengan para pencari kerja. Dengan begitu, terjadi link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan,” terangnya.