RRI.CO.ID, Surabaya - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengeluhkan lonjakan biaya operasional yang semakin membebani perusahaan pelayaran swasta. Kondisi tersebut dinilai mengancam keberlangsungan layanan angkutan laut yang memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas antarpulau di Indonesia.

Wakil Ketua Bidang RoRo & Car DPP INSA, Rakhmatika Ardianto, Jumat 10 Juli 2026 mengatakan, angkutan laut seharusnya diposisikan sebagai sektor prioritas karena berfungsi sebagai infrastruktur yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada pelaku usaha pelayaran swasta.

"Dengan fungsi strategis tersebut, angkutan laut seharusnya dipandang sebagai sektor prioritas yang layak memperoleh dukungan dan insentif yang memadai dari pemerintah," kata Rakhmatika.

Ia menjelaskan, perusahaan pelayaran swasta harus menanggung sendiri biaya investasi, perawatan, hingga operasional kapal, sekaligus menghadapi kenaikan nilai tukar dolar AS yang berdampak pada harga suku cadang, perawatan, dan perlengkapan teknis. Di saat yang sama, operator kapal RoRo penumpang juga harus bersaing dengan perusahaan yang memperoleh dukungan subsidi Public Service Obligation (PSO) maupun Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Akibatnya, kapal RoRo penumpang sering harus antre untuk sandar. Kondisi ini menimbulkan biaya tambahan yang tidak kecil, mulai dari biaya bahan bakar, biaya awak kapal, keterlambatan jadwal, gangguan rotasi kapal, hingga penurunan kualitas pelayanan kepada penumpang dan pengguna jasa," ujarnya.

Selain keterbatasan dermaga, pendangkalan alur dan kolam pelabuhan juga dinilai menghambat kelancaran operasional kapal. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan, memperbesar biaya perbaikan kapal, serta menambah beban operasional perusahaan pelayaran swasta.

Rakhmatika berharap pemerintah segera memberikan insentif berupa penurunan PNBP, keringanan biaya kepelabuhanan, insentif energi, kemudahan pembiayaan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan.

"Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, kemampuan operasional pelayaran swasta dikhawatirkan akan terus menurun. Pada akhirnya, yang terdampak bukan hanya perusahaan pelayaran, tetapi juga masyarakat, pengguna jasa, keselamatan pelayaran, kelancaran logistik, dan perekonomian antarpulau," tegasnya.