RRI.CO.ID, Surabaya – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya akurasi dan ketelitian tingkat tinggi dalam melakukan asesmen atau penilaian kerusakan bangunan akibat bencana alam. Langkah krusial ini diperlukan agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif, efisien, serta tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Provinsi Jawa Timur, Dama Hervita. Pernyataan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program Dialog Kentongan yang disiarkan secara langsung oleh Pro 4 RRI Surabaya pada Rabu (8/7/2026).

Dalam dialog interaktif tersebut, Dama Hervita menjelaskan bahwa proses asesmen kerusakan yang dilakukan oleh petugas di lapangan bukanlah sekadar pendataan angka atau formalitas administratif belaka.

Lebih dari itu, data tersebut menjadi fondasi utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan strategis. Data asesmen akan menentukan arah kebijakan pemulihan, perhitungan estimasi kerugian ekonomi, hingga skema pendistribusian bantuan rekonstruksi permukiman warga.

"Asesmen perhitungan kerusakan bangunan harus dilakukan secara terstandar dan objektif. Tingkat kerusakan mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat—akan menentukan skala prioritas serta bentuk intervensi bantuan perbaikan permukiman yang dibutuhkan masyarakat terdampak," ujar Dama Hervita.

Guna meminimalkan kesalahan dalam proses penilaian di lapangan, BPBD Jatim berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan berbagai dinas teknis terkait di tingkat kabupaten maupun kota. Beberapa instansi yang digandeng di antaranya adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKP), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU). Sinergi ini bertujuan untuk memastikan seluruh personel tim kaji cepat memiliki pemahaman teknis yang seragam.

Dama menambahkan bahwa penerapan kriteria teknis yang tepat di lapangan sangat krusial. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya ketimpangan atau selisih data antara kondisi nyata bangunan di lapangan dengan alokasi bantuan yang nantinya akan disalurkan oleh pemerintah.

Di akhir dialog program Dialog Kentongan Pro 4 RRI Surabaya, BPBD Jatim juga menyelipkan pesan penting bagi masyarakat luas, khususnya yang berada di daerah rawan bencana.

Masyarakat diimbau untuk selalu kooperatif dan memberikan informasi yang jujur serta faktual saat tim penilai teknis dari BPBD atau pemerintah daerah turun ke lokasi bencana untuk melakukan pendataan. Transparansi dari warga penerima manfaat dinilai menjadi kunci utama agar proses pemulihan pascabencana di Jawa Timur dapat berjalan lebih cepat dan meminimalkan potensi konflik sosial akibat bantuan yang tidak tepat sasaran.