RRI.CO.ID, Surabaya - Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman nonmiliter terhadap negara mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Ia menyatakan intervensi negara diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Menurut Lia, negara memiliki peran penting dalam menghadirkan regulasi sebagai bentuk kontrol sosial sekaligus instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang dinilai berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Ia menilai penyebaran budaya LGBTQ merupakan salah satu persoalan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah.

"Contoh LGBTQ itu juga problem sosial. Kita bicara kelangsungan bangsa dan Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus nomokrasi, sehingga intervensi negara melalui regulasi itu dibutuhkan," ujar Lia, Selasa 7 Juli 2026.

Ia menjelaskan regulasi yang diterbitkan pemerintah dapat menjalankan fungsi preventif maupun kuratif. Menurutnya, langkah preventif diperlukan untuk mencegah meluasnya perilaku yang berkaitan dengan LGBTQ, sedangkan langkah kuratif dilakukan melalui penanganan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

"Preventif itu mencegah agar LGBT tidak semakin ke mana-mana. Salah satunya diperlukan melalui intervensi negara, sehingga tidak hanya mengandalkan upaya kuratif melalui penindakan hukum," katanya.

Lia menambahkan, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Ia mendorong pemerintah menghadirkan regulasi dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan daerah, peraturan presiden, hingga undang-undang, untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan secara menyeluruh.

"Bagaimana kita menghadirkan regulasi, baik itu perda, Perpres maupun undang-undang, yang menjalankan fungsi preventif dan kuratif agar LGBTQ itu benar-benar selesai, tidak ada di negara kita, terreduksi secara optimal, karena kita bicara mental generasi bangsa," tutur Lia.