RRI.CO.ID, Surabaya - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,38 triliun. Besangnya SiLPA tersebut menjadi catatan dari seluruh faksi maupun pansus DPRD Jatim, pada Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Senin 6 Juli 2026 menuturkan, meski SiLPA cukup besar, namun serapan anggaran mencapai 94 persen. Hal itu ditegaskan Wagub Emil pada paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas masukan pansus maupun fraksi.

"Jangan hanya melihat angka SiLPA tanpa melihat persentase pelaksanaan anggarannya. Serapan anggaran sudah hampir 94 persen, sehingga SiLPA merupakan kombinasi antara pelampauan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah," ujar Emil.

Pemprov Jatim, lanjut Wagub Emil mengaku bersyukur dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang mencatatkan capaian yang baik. Mulai dari pendapatan daerah yang melampaui target, belanja daerah yang dapat dioptimalkan, tanpa mengesampingkan berbagai catatan berbaikan yang harus dilakukan.

"Agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan anggaran, menjadi semakin efektif," imbuhnya.

Wagub Emil menegaskan, realisasi anggaran belanja berada di kisaran 93 hingga hampir 94 persen. Di antaranya karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta beberapa belanja yang diputuskan tidak dilaksanakan karena dinilai kurang efektif apabila dipaksakan.

"Ada pula kegiatan yang memang tidak dapat dilaksanakan, bukan karena kami memilih untuk tidak melaksanakannya, tetapi karena adanya kondisi eksternal. Kita semua memahami bahwa dalam penyusunan anggaran, pemerintah harus memprediksi sekaligus mengantisipasi berbagai ketidakpastian," tuturnya.

Oleh karena itu, tambah Emil, diperlukan buffer atau ruang fiskal sebagai antisipasi terhadap berbagai perubahan. Buffer yang terlalu besar, sangat disayangkan karena seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.

"Sebaliknya, jika terlalu kecil, dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Di sinilah kami harus menjaga keseimbangan serta mempertanggungjawabkan setiap keputusan penganggaran secara transparan dan akuntabel," tegasnya.